JAKARTA (Lenteratoday) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan meluncurkan program Beasiswa Patriot pada 2025. Beasiswa ini merupakan kerja sama Kementrans dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bagian dari program Transmigrasi Patriot.
“Rencananya tahun depan mulai bulan Januari kami sudah mulai catch up dengan LPDP ini,” ujar Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara di Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Seleksi Program Beasiswa Patriot digelar bersamaan dengan Program Beasiswa LPDP, yakni pada Januari 2025 dan Juli 2025. Tidak hanya untuk anak-anak para transmigran, Beasiswa Patriot menyasar seluruh generasi muda Indonesia yang berjiwa bela negara.
“Sebelum kami siapkan mentalnya, intelektualnya dan fisiknya terlebih dahulu melalui Program Beasiswa Patriot, anak-anak muda ini akan kami seleksi terlebih dahulu yang memiliki karakter patriot, yakni orang-orang yang berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara,” katanya.
Calon peserta yang lulus seleksi wajib menjalani pendidikan dasar militer selama 1,5 bulan sebagai tentara cadangan. Mereka juga akan menjalani matrikulasi melalui penempatan di sejumlah kawasan transmigrasi selama sekitar 3 bulan. Mereka tinggal bersama warga setempat yang menjadi orang tua asuh.
Setelah itu, para peserta diberangkatkan menempuh pendidikan S1, S2, maupun S3 di bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM) di berbagai universitas terkemuka di dunia. Bisa juga peserta diikutkan kursus-kursus singkat berbasis STEM untuk membangun kawasan transmigrasi.
Setelah lulus, mereka akan ditempatkan kembali di kawasan-kawasan transmigrasi tersebut dengan masa penugasan selama 10 tahun. Usai masa penugasan tersebut, para peserta pun diberikan pilihan untuk tetap tinggal atau mengembangkan karir mereka di tempat lain.
“Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum,” imbuh Iftitah.
Iftitah berharap Beasiswa Patriot dapat mendukung realisasi visi Indonesia Emas 2045. Melalui program tersebut, kawasan transmigrasi didorong menjadi laboratorium lapangan bagi para saintis muda Indonesia untuk mengembangkan berbagai inovasi.
“Kami berharap akan ada peraih Nobel dari anak-anak bangsa yang penemuannya bermanfaat bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” ujarnya.
Iftitah menuturkan bahwa para peserta beasiswa tersebut juga diharapkan dapat membangun jejaring dengan para saintis terbaik dunia di universitas mereka masing-masing dan mengajak para profesional tersebut untuk turut memajukan kawasan transmigrasi di Indonesia.
“Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan ada global village di kawasan-kawasan transmigrasi, tentu setelah melalui prosedur dan protokol keamanan (imigrasi) yang telah ditetapkan oleh negara,” katanya.
Ketertarikan Investor
Menurut Iftitah, sebenarnya cukup banyak investor yang ingin mengembangkan kawasan transmigrasi. Tetapi Kementrans mesti hati-hati karena potensial terjadi eksploitasi karena para pelaku usaha lebih cenderung berorientasi pada keuntungan.
Iftitah menyampaikan bahwa beberapa investor berkegiatan di kawasan transmigrasi hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga tidak memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan.
“Itu hanya memberikan nilai tambah kepada para transmigran, itu pun harus dilihat apakah itu adil atau tidak. Saya sampaikan kepada para pegawai Kementerian Transmigrasi, coba ditelaah dulu, jangan sampai nanti negara dirugikan,” ucapnya.
Mempertimbangkan permasalahan tersebut, ia pun menegaskan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) lokal yang berpengetahuan dan berkemampuan berbasis sains untuk menjaga agar kawasan transmigrasi tidak dieksploitasi.
Ifititah menyebutkan terdapat 45 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas dalam program Transmigrasi Patriot tersebut, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Ada 45 kawasannya, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di NTT, ada yang di NTB, maupun ada yang di Maluku dan Papua. Jadi tersebar, kecuali di Jawa,” ujar Iftitah.
Sumber : Antara | Editor : M. Kamali
