Delapan Pemenang Lelang Jabatan Dilantik Wabup Pasuruan

Pasuruan – Setelah menjalani serangkaian assessment test, delapan orang peserta lelang jabatan di Pemkab Pasuruan akhirnya dilantik.  Mereka akan menempati kursi jabatan eselon dua yang sejak beberapa bulan lalu dijabat pelaksana tugas.

Kedelapan pejabat yang dilantik yakni Nurul Huda yang sebelumnya menjabat Kabag Otoda (Otonomi Daerah), kini menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Eddy Supriyanto yang awalnya Camat Tutur, kini menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Heru Farianto yang sebelumnya Camat Pasrepan, kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Agus Hari Wibawa selaku Kabag Administrasi Pembangunan, sekarang dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

Kemudian, Suwito Adi yang sebelumnya menjabat Camat Pandaan, kini menjabat Kepala Dinas Sosial. Hasbullah yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan, sekarang mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Bakti Jati Permana yang sebelumnya menjadi Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), kini dilantik menjadi Kepala Satpol PP. Sedangkan M Ridwan yang sebelumnya menjabat Camat Gempol, kini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron mengatakan, sistem pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN), baik promosi maupun rotasi merupakan hal yang biasa. Mutasi pejabat ini dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan hingga evaluasi lain yang dibutuhkan.

 “Promosi atau mutasi pejabat itu hal yang lumrah terjadi pada birokrasi. Semua itu didasarkan pada rekam jejak jabatan, assessment test, penilaian atas perjanjian kerja dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dijelaskan Gus Mujib, proses pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Pasuruan melalui lelang jabatan ini adalah yang pertama kali. Seleksi tahapan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi.

 “Proses pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sudah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Semuanya sudah sesuai dengan aturan,” jelas Gus Mujib, panggilan akrabnya. (oen)

Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini