JAKARTA (Lenteratoday) – Sembilan fraksi di DPR RI menyetujui pembahasan lebih lanjut Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiska,l bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Persetujuan disampaikan pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (28/5/2024).
Fraksi PDI-Perjuangan memberikan penekanan terhadap proses penyusunan RAPBN 2025 pada masa transisi. Pembahasan KEM-PPKF 2025, seharusnya diarahkan untuk beberapa hal antara lain menjaga kesinambungan penyelenggaraan tugas-tugas negara hingga memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru.
“Pokok-pokok kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru, sehingga memiliki ruang yang luas untuk dapat menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) oleh pemerintah baru,” kata Edy Wuryanto saat membacakan pandangan F-PDIP.
Fraksi Partai Golkar sebagaimana dibacakan oleh Dewi Asmara menilai penyusunan APBN merupakan kunci dari keberlanjutan, serta kesinambungan pembangunan serta mengapresiasi masuknya program presiden terpilih dalam KEM PPKF 2025 ini.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi dimasukkannya visi dan misi, serta program-program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2025. Hal ini penting dilakukan agar pemerintahan yang akan datang dapat langsung melaksanakan program-programnya dengan dukungan.anggaran yang mencukupi,” kata dia.
Mengenai target pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,1 – 5,5 persen, hampir seluruh fraksi menilai bahwa rentang tersebut cukup realistis dan ditetapkan dalam kehati-hatian lantaran kondisi global yang masih tak menentu, seperti yang disampaikan Fraksi Gerindra.
Meski begitu dirasa masih terbuka ruang akselerasi untuk mencapai angka yang lebih tinggi, seperti Fraksi PKB yang mengusulkan target pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh angka 5,7 persen.
“FPKB menilai bahwa meskipun perekonomian global masih penuh tantangan, namun juga terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan sehingga menjadi nilai yang positif bagi perekonomian nasional. Terlebih secara fundamental perekonomian Indonesia di tahun 2025 diperkirakan cukup solid,” tutur Bertu mewakili Fraksi PKB.
“Hal itu tentu menjadi modal yang cukup baik dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka FPKB mengusul kan target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3 -5,7 persen,” sambungnya.
Charles Meikyansyah mewakili Fraksi NasDem optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia berkaitan dengan tuntutan untuk lepas dari jeratan Middle Income Trap dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Tuntutan tersebut setidaknya tertuang dalam skenario pertumbuhan ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%-6,1%.
Terkait dengan Inflasi tahun 2025, Pemerintah memproyeksikan inflasi terjadi pada kisaran 1,5-3 persen. Fraksi Demokrat mengingatkan Pemerintah agar mampu memitigasi risiko terhadap kondisi yang memicu inflasi di tahun 2025.
Melalui juru bicaranya, Rizki Aulia Nata Kusumah, Fraksi Demokrat menyinggung fluktuasi harga pangan dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang akan memicu inflasi impor.
“Pemerintah melalui TPIP dan TPID harus menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dengan menjaga ketersediaan pasokan dan lancarnya distribusi,” ucap Rizki.
Pada KEM-PPKF RAPBN 2025, pemerintah mematok belanja negara pada kisaran 14,59 – 15,18 persen terhadap PDB. Fraksi PAN menyampaikan bahwa peningkatan ini harus diiringi dengan penguatan collecting more, spending better dan innovative financing.
Selain meningkatnya anggaran untuk belanja, kisaran defisit fiskal dalam KEM-PPKF 2025 juga melebar menjadi ke kisaran 2,45-2,82 persen dari PDB, jauh diatas target sasaran defisit fiskal Tahun 2024 yang sebesar 2,29 persen.
Fraksi PPP menilai tantangan yang serius harus diemban pemerintahan selanjutnya. Defisit fiskal yang semakin lebar, harus dipakai untuk program-program prioritas yang sifatnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Serta dapat menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian.
“Terutama program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor UMKM,” tutur Muhammad Aras mewakili Fraksi PPP.
Fraksi PKS melalui M. Nasir Jamil mendorong dan mendukung peningkatan Dana Desa di tahun 2025 dari sebelumnya sebesar Rp71 triliun di tahun 2024 dengan disertai penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas serta pendampingan yang berkala dan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Fraksi PKS mengingatkan beberapa hal terkait Dana Desa yakni potensi dan permasalahan yang berbeda di setiap desa, adanya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Terutama beberapa hal yang berhubungan dengan alokasi anggaran baru, integrasi data keuangan desa berbasis elektronik, dan penguatan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa.
Dengan disetujuinya KEM-PPKF 2025 oleh sembilan fraksi yang ada di DPR RI, maka DPR RI melalui fungsi anggaran akan segera duduk bersama pemerintah untuk melakukan penyusunan RAPBN 2025.
Menutup agenda rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku ketua rapat menyampaikan bahwa tanggapan pemerintah terhadap tanggapan fraksi-fraksi atas penyampaian KEM-PPKF tahun anggaran 2025 akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (4/6/2024) mendatang.
Reporter:Sumitro/Editor:Ais
