MALANG (Lenteratoday) – Kalangan DPRD Kota Malang menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun 2023, yang dianggap belum optimal.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan pihaknya tidak menyalahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atas hal ini, meskipun memang target awal yang ditetapkan sangat tinggi dan dinilai tidak realistis.
“Karena di awal itu sebenarnya Bapenda sudah menyampaikan bahwa tidak mampu, kalau ditarget sedemikian,” ujar Made, ditemui usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota, Selasa(30/4/2024).
Made mengungkapkan tingginya target PAD yang ditetapkan, telah mengalami dua kali revisi untuk mencapai realisasi yang dianggap realistis. Menurutnya, dari target awal sebesar Rp 1 triliun 5 juta, telah dilakukan revisi menjadi Rp 850 miliar.
Namun, dijelaskan Made bahwa Bapenda Kota Malang sejatinya telah memproyeksikan target yang cukup realistis, yakni di angka Rp 650 miliar.
“Sebenarnya realistis yang disampaikan Bapenda itu di angka Rp 650 miliar. Nah, ini akan kita lihat sebagai kajian bahwa ternyata Bapenda sudah punya hitungan yang matang terkait ini,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Made mengaku akan melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami, mengapa target yang tinggi tidak dapat dicapai. Salah satu penyebab menurutnya, yakni kecenderungan untuk mengalokasikan belanja terlebih dahulu sebelum memastikan pendapatan yang dapat diraih.
“Harusnya pendapatan dulu yang dikejar, baru kemudian belanja. Nah kadang-kadang kita kebalik, justru belanjanya dulu yang kelihatan besar sehingga harus ditutup oleh pendapatan yang terkesan dipaksakan sehingga tidak mampu mencapai target,” tambahnya.
Namun, dalam kesempatannya ini Made juga memberikan apresiasi terkait capaian target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang telah berada di bawah Rp 250 miliar. Saat ini, diketahui SILPA Kota Malang berada di angka Rp 190 miliar.
Meskipun demikian, Made tetap mengharap agar SILPA dapat terus turun di kisaran Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar. “Kalau tidak ada SILPA justru tidak bagus, karena tidak ada efisiensi di situ. Tapi kalau SILPA berlebihan juga tidak baik karena perencanaan tidak bagus,” pungkasnya.
Sementara itu Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan tanggapan atas sorotan ini, menurutnya kritik terkait PAD akan menjadi bahan masukan bagi Pemkot Malang.
Dalam menentukan target, menurut Wahyu ada banyak kajian yang dilakukan, tetapi dalam perjalanannya seringkali ada hambatan yang membuat target tidak tercapai. Salah satu contoh yakni banyaknya regulasi, yang harus disesuaikan di tahun 2023 kemarin. Sehingga beberapa potensi pendapatan terkendala, karena hal (perubahan regulasi) tersebut.
“Seperti (tahun) kemarin kan kita banyak regulasi yang harus disesuaikan, akhirnya ada beberapa potensi pendapatan yang terkendala penyesuaian itu. Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan evaluasi kinerja, besaran targetnya dan dasarnya seperti apa,” tegas Wahyu.
Reporter:Santi Wahyu/Editor:Ais
