SURABAYA (Lenteratoday) – Pemerintah Kota Surabaya terus mematangkan sejumlah aturan jelang sekolah tatap muka yang ada digelar pada Juli mendatang. Dinas Pendidikan Surabaya memastikan bahwa tidak hanya tenaga pendidik yang divaksinasi, namun juga perangkat sekolah atau tenaga non pendidik.
Bahkan, kepala Dispendik Surabaya, Supomo menegaskan bahwa perangkat sekolah yang belum divaksin dilarang datang ke sekolah. Perangkat sekolah yang dimaksud adalah petugas non kependidikan. Sebut saja petugas kebersihan dan keamanan.
“(Yang divaksin) termasuk petugas kebersihan dan keamanan. Jadi yang datang ke sekolah sudah vaksin yang belum gaboleh datang,” ujar dia pada Kamis (27/5/2021).
Hingga hari ini, Supomo menjelaskan bahwa pihaknya masih mengebut vaksinasi tahap satu dan dua bagi seluruh pihak. “Dosis ada yang 2 sudah, ada yang belum masih on progress. Prioritaskan semua divaksin,” tegasnya.
Ia menargetkan vaksin segera selesai Minggu depan. Sehingga, pihaknya bisa memetakan mana sekolah yang bisa dibuka berdasarkan zona penyebaran Covid-19.
“Target nanti di awal bulan Juni itu sudah harus tervaksin. Harus segerakan tatap muka dengan lihat zona yang ada,” jelas dia.
Untuk penegakan protokol kesehatan sendiri, dirinya menegaskan bahwa seluruh sekolah sudah melakukan prokes sebaik mungkin. Di antaranya adalah menyiapkan alat.
“Prokes sudah. Pembentukan satgas mandiri sekolah sudah. Meminta persetujuan ortu sudah. Semua kesiapan itu sudah lakukan termasuk sekolah harus bikin SOP pembelajaran tatap muka,” jelasnya.
Nantinya, PTM direncanakan anak diikuti oleh 25 perawn dari jumlah total siswa di sekolah tersebut. Untuk itu, dirinya saat ini sedang mengumpulkan lembar persetujuan dari wali murid.
“Saat ini terhambat 70 persen dari wali murid SD SMP belum mengisi. Jadi belum bisa menyimpulkan (persetujuan wali murid,” jelasnya.
Untuk itu, Supomo berjanji akan coba komunikasi dengan wali murid. Sehingga ada jawaban dan pihaknya bisa melanjutkan persiapan.
“Nanti kalau PTM sudah buka, kami akan dahulukan yang sudah mengizinkan dan kelas senior, yang lebih dewasa,” pungkasnya.
Sementara itu, sudah 60 persen orang tua SMP Kristen YBPK 1 Surabaya yang memberikan izin. “40 persen di antaranya masih khawatir,” tutur kepala sekolah, Erwin Darmogo.
Hingga kini, sosok yang juga menjadi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta se Surabaya ini masih berusaha melakukan sosialisasi.
“Dan penegakan prokes supaya penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” tandas dia. (Ard)
