BLITAR (Lenteratoday) – Dengan diserahkannya 22 PNS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada Pemkab Blitar serta ditandatanganinya Mou kerja sama, maka secara resmi Kabupaten Blitar ditunjuk menjadi pilot project (percontohan) Program Indeks Desa Membangun (IDM).
Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar usai penandatanganan MoU dan penyerahan 22 PNS Kementerian Desa dan PDTT, pada Pemkab Blitar yang langsung dilakukan oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Minggu(28/3/2021).
“Pembangunan di daerah belum berbasis data, sehingga hasil yang dicapai belum bisa optimal pemanfaatannya bagi masyarakat sekitar,” tutur Halim.
Politisi PKB ini menjelaskan jika data sangat penting bagi perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada permasalahan. “Permasalahan tidak akan diketahui dengan benar, kalau tidak pegang data. Ini adalah kunci,” jelasnya pada wartawan.
Halim melanjutkan perencanaan pembangunan harus berbasis data, saat ini sudah menjadi rahasia umum dalam pembangunan di Indonesia. Permasalahan data tidak hanya dihadapi oleh desa, namun juga terjadi sampai level provinsi selalu kurang data dalam perencanaan pembangunannya. “Nah untuk itu, saya kirimkan 22 PNS dari Mendes PDTT untuk bekerja di desa. Ini dalam upaya percepatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis esklusif desa,” terangnya.
Para PNS yang diterjunkan dalam Program PNS Kerja Bersama Desa Tahun 2021 di Kabupaten Blitar tersebut, sebelumnya telah dilatih di Pusdiklat Kemendes PDTT. Mereka akan bekerja selama 15 hari, mendukung pendataan IDM Berbasis SDGs Tahun 2021.
Halim mengungkapkan, upaya pemutahiran data dimulai dari desa. Dari problem terkecil ada dalam pendataan mulai level keluarga, RT, desa sampai kabupaten/kota. Sehingga nantinya, tiap desa punya data yang valid.
“Jadi ketika bicara angka kemiskinan, ada data berapa jumlahnya, dimana lokasinya dan atas nama siapa. Begitu juga kualitas pendidikan. Seperti kesehatan, saya melihat banyak warga desa sakit tapi belum tertangani layanan kesehatan dengan baik. Karena pemda tidak pegang data,” ungkapnya.
Dalam proses pendataan ini, keterlibatan perempuan desa merupakan hal penting. Kenapa Kabupaten Blitar dipilih sebagai pilot project program Indeks Desa Membangun (IDM), Haris menandaskan karena bupatinya perempuan.
“Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan adalah keniscayaan, karena sudah terbukti, pemimpin perempuan lebih tertib mendatanya. Contoh sederhana, kalau menerima uang, perempuan pasti memikirkan anak dan keluarganya dulu. Kalau pria, mikirnya membeli rokok duluan. Maka pembangunan harus semakin banyak melibatkan peran perempuan,” tandas Halim.
Halim menambahkan sesuai amanah dari Presiden RI Joko Widodo, semaksimal mungkin Dana Desa (DD) digunakan untuk 2 hal. Pertama, peningkatan sumber daya manusia. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Maka keduanya harus menjadi basis utama, pemanfaatan Dana Desa,” imbuhnya.
Secara terpisah Bupati Blitar, Rini Syarifah menyatakan dukungannya atas ditunjukkan Kabupaten Blitar menjadi pilot project Program Indeks Desa Membangun oleh Kemendes PDTT. “Semoga program pilot project ini berjalan lancar dan sukses, serta menjadi percontohan bago daerah lainnya,” kata Bupati Blitar yang akrab disapa Mak Rini ini. (ais)
