Jakarta (Lenteratoday) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan fokus pada enam program prioritas. Keenam program tersebut menyasar siswa, pendidik atau guru, juga lembaga pendidikan atau sekolah.
Mendikasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan, program prioritas yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter.
“Kami akan memberikan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, kemudian peningkatan kompetensi guru BK (bimbingan konseling) dan guru agama,” kata Mu’ti dalam pemaparan pada rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (6/11/2024) kemarin.
Mu’ti menyebut penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia juga termasuk program penguatan pendidikan karakter. Pun ikut serta di dalamnya pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi.
“Penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia, pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi,” ujarnya.
Program prioritas kedua adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Program wajib belajar juga mengafirmasi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, rumah belajar, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta pendidikan jarak jauh. Kemendikdasmen juga ingin memfasilitasi relawan mengajar.
Ketiga, kata Mu’ti, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Dalam hal ini, peningkatan kualifikasi D4/S1, pelatihan kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi.
Keempat yaitu penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi dan sains teknologi. Program ini akan menekankan pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. ”Kami sudah merancang insyaallah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak,” kata dia.
Mu’ti mengatakan, program ini akan didukung dengan pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan.
Prioritas kelima adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. ”Terakhir, kami ingin memberikan atensi pada pembangunan bahasa dan sastra,” kata Mu’ti.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dalam pengantar rapat mengingatkan banyak tantangan serius yang perlu dijawab melalui rencana strategis dari tiga kementerian baru pemisahaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Hetifah menyinggung terkait isu anggaran pendidikan. Walaupun terjadi peningkatan anggaran pendidikan sejak 2019 hingga 2024, tetapi Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 15 persen dari belanja wajib (mandatory spending), dari anggaran fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi belanja wajib pendidikan sebesar minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, sesuai amanat konstitusi.
“Hanya enam dari 34 provinsi dan hanya dua dari 514 kabupaten/kota mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan di luar dana transfer daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan Komisi X siap berkolaborasi dalam fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan, guna melakukan pengawalan terhadap berbagai program-program kerja dari kementerian bidang pendidikan.
Sumber : Kemendikdasmen/Rls | Editor : M. Kamali
