Jakarta – Dinilai telah berhasil membangun zona integritas secara massif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (KemenPAN RB).
Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan. Sehingga, dalam hal zona integritas ini, Jatim merupakan pemprov penerima penghargaan terbanyak dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
Selain Gubernur Jatim, penghargaan dari KemenPAN RB ini juga diberikan pada 13 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang dilakukan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12). Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi MenPAN RB, Tjahjo Kumolo.
Untuk diketahui, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pertama kalinya meraih penghargaan WBK KemenPAN RB.
Enam unit kerja Pemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK yaitu UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Prov. Jatim, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim. Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.
“Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive (CETTAR). Saya ucapkan terimakasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik ,” ungkap Khofifah di Jakarta.
Menurut Khofifah, penghargaan WBK merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu Laporan Keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” ujarnya.
Kedapan Khofifah akan menjadi enam unit kerja yang meraih WBK itu sebagai contoh atau role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim. Ia berharap setelah ini seluruh unit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak menuju perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan.
“Dalam implementasi WBK, dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang dengan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” paparnya.
Khofifah yakin melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Pemprov Jatim, akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jawa Timur. (ist/ufi)
