JAKARTA-LETRA.ID Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8.
“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi.
Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Jokowi menjamin dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Pemerintah akan dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha.
Sebelum menetapkan ibu kota baru, Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru. Wilayah itu di antaranya Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.
Sebelumnya, kepada awak media, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor ke Istana Kepresidenan mengatakan bahwa pihaknyamemang mengusulkan dua kabupaten itu untuk dijadikan lokasi ibu kota RI yang baru.
“Kawasannya yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kita sampaikan kepada tim pengkaji, termasuk kepala Bappenas, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan nyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya.
Isran menjelaskan, dua kabupaten itu saling berdekatan dan akan cukup luas bila dijadikan lokasi ibu kota baru.”Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden,” tegas dia.
Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kaltim punya delapan keunggulan untuk menjadi lokasi ibu kota baru.
Pertama, Kaltim dekat dengan dua bandar udara (bandara) besar di Balikpapan yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dan bandara besar di Samarinda yaitu Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Kedua, Kaltim dekat dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sepanjang 99,35 kilometer (km). Ketiga, Kaltim dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur jaringan energi dan air bersih.
Keunggulan yang kelima dari Kaltim yakni memiliki struktur demografi heterogen. Maksudnya, sebagian besar penduduk Kaltim merupakan pendatang.
Sehingga, masyarakat Kaltim lebih mudah menerima hal-hal baru atau juga bertemu dengan pendatang-pendatang baru lainnya. Perlu diketahui, dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim maka sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta juga turut pindah ke Kaltim.
Kaltim memiliki lokasi delineasi Kaltim dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. Keunggulan tersebut membuat Kaltim bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan.
Ketujuh, letak Kaltim tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Terakhir, Kaltim memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi, keunggulan ini menjadi bekal pemerintah untuk mempermudah pengadaan lahan ibu kota baru.
Meski memiliki delapan keunggulan yang jadi bekal pemerintah menentukan calon ibu kota, Kaltim masih memiliki dua kelemahan.
Pertama, Kaltim masih memiliki potensi bencana banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kedua, ketersediaan sumber daya air tanah di Kaltim masih rendah. (*)
