Massa KRPK Tuntut Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Mandek

Blitar – Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar menggelar aksi, menuntut penuntasan kasus korupsi dan kasus lain yang menjadi atensi publik. Aksi yang digelar sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi ini, dilakukan di luar pagar Mapolres Blitar di Jalan Raya Talun Kabupaten Blitar dan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar di Jl. dr Soetomo Kota Blitar.

Koordinator KRPK, M Triyanto mengatakan bersamaan dengan momentum Hari Anti Korupsi, kami menggugat keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum di Blitar Raya dalam menuntaskan kasus korupsi dan kasus lain yang hingga kini tidak jelas proses hukumnya. “Tangkap dan adili para pelaku korupsi, jangan tebang pilih dan ada intervensi dari pihak manapun dalam mengusut kasus korupsi,” ujar Triyanto dalam orasinya.

Diungkapkan Triyanto setidaknya ada lima kasus yang selama ini belum dituntaskan, meskipun bukti-buktinya jelas. Diantaranya kasus dana Hibah KONI Kabupaten Blitar tahun 2015 senilai Rp 972 juta, yang diduga melibatkan 12 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2009 – 2014. “Ternyata hanya 2 orang yang dijadikan tersangka dan menjalani hukuman, yaitu ketua dan bendahara KONI saja. Padahal diduga kuat 12 anggota dewan itu ikut menikmati, karena mengembalikan dananya tapi tidak diusut,” ungkapnya.

Kemudian kedua, kasus pungli dana workshop honorer K2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2012 senilai Rp 292 juta dengan lima tersangka, hingga saat ini kelimanya tidak ditahan. Ketiga, kasus korupsi di SMK Negeri 1 Blitar yang sudah ditetapkan tersangkanya, tapi sampai sekarang belum disidangkan. Keempat, kasus korupsi dana Pilkada di KPU Kabupaten Blitar, dimana tersangkanya masuk DPO dan hingga saat ini juga tidak ada kelanjutannya.

Terakhir kelima, kasus pembuat dan penyebar surat pemanggilan KPK palsu untuk Bupati Blitar, dimana sudah 428 hari tidak ada perkembangan apa pun. “Hingga kini selalu saja alasannya dipelajari dan didalami, diduga kuat ada intervensi pihak luar dan kasus ini akan dipetieskan. “Oleh karena itu kami memberikan sindiran, berkas yang sengaja tidak diusut atau diproses karena sudah berubah menjadi beras,” teriak Triyanto sambil menunjukkan beras yang dibawa massa yang berunjuk rasa.

Setelah menyampaikan aspirasinya, Kapolres Blitar AKBP Budi Hermanto menemui massa dan memberikan tanggapan mengenai tuntutan massa KRPK. “Apa yang disampaikan rekan-rekan KRPK, kami sampaikan bawah semua itu tetap diproses bukan mandek. Untuk kasus KONI berkas perkara sudah kami pelajari dan masih banyak langkah yang harus dilakukan, demikian juga kasus pungli workshoop honorer K2. Kelengkapan berkas sudah 80 persen, bahkan 6 kali bolak balik dari kejaksaan, dan terus tetap akan kami penuhi sampai lengkap,” terang AKBP Budi.

Kemudian mengenai kasus surat palsu KPK kepada Bupati Blitar, kapolres mengaku akan menunggu hasil proses dari salah satu lembaga yang tidak bisa disebutkan kepada publik dalam proses investigasi. “Tapi sudah saya sampaikan kepada mas Triyanto, jadi kami minta rekan-rekan KRPK percaya bahkan kita tetap memproses apa yang disampaikan,” tegas AKBP Budi.

Ditambahkan AKBP Budi, pihaknya berjanji akan melakukan proses penegakkan hukum yang transparan dan berkeadilan imbuhnya. (ais)


Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini