Pemprov Jateng Mulai Nabung untuk Pemilu 2024

SEMARANG (Lenteratoday) – Berdasarkan penyusunan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Pemilu 2024 diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 2,4 triliun. Terkait dengan kebutuhan tersebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku sudah menabung.

Ganjar mengatakan bahwa tabungan untuk kebutuhan Pemilu 2024 sudah mencapai Rp 900 miliar pada 2023 mendatang. Sedangkan untuk kekurangannya akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

“Sehingga kalau nanti kita separuh asumsinya siapkan Rp 1,2 triliun, rasa-rasanya tidak terlalu berat untuk tambahan berikutnya,” tandasnya, Selasa (5/4/2022).

Ganjar juga mengapresiasi persiapan dini yang dilakukan KPU Jateng untuk Pilkada dan Pemilu 2024. Secara umum, Ganjar memastikan rapat pembahasan terkait anggaran berdasarkan usulan dari KPU tersebut akan segera dilakukan.

“Kita akan review indeks-indeks biaya yang ada sehingga betul-betul bisa efisien, karena saya tanya ternyata untuk biliknya pengadaan baru karena yang lama sudah dilelang. Sehingga ya kita mesti siap,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Jateng, Ikhwanudin anggaran tersebut nantinya dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten. “Sesuai permendagri itu harus ada kesepakatan bersama antara gubernur dengan bupati wali kota. Kita berharap koordinasinya terutama terkait honor AD HOC,” katanya saat bertemu Ganjar dalam rangka persiapan Pilkada dan Pemilu 2024 di kantornya, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga :  Tersisa 2 Provinsi, Rekapitulasi Papua dan Papua Pegunungan Digeber Hari Ini

Ikhwanudin mengatakan, dari sharing anggaran tersebut diharapkan Pemprov Jateng bisa mengambil alih honorarium AD HOC yang pada PIlkada 2018 ditanggung oleh kabupaten kota. Akibatnya, muncul perbedaan besaran honor.

“Sehingga harapannya nanti bisa ditanggung propinsi dari PPK, PPS maupun KPPS. Angkanya kalau dihitung itu 1 Triliun lebih,” ucapnya.

Ikhwanudin menjelaskan, kenaikan anggaran dalam usulan yang diberikan itu juga dipengaruhi perubahan sejumlah indeks. Selain honorarium Ad Hoc, kata Ikhwan, juga terdapat kenaikan jumlah pemilih dan TPS.

“Itu yang menyebabkan kenaikan angka untuk kebutuhan pilkada. Jadi nanti RP 1 T untuk honor, sisanya untuk operasional. Lainnya ditanggung kabupaten kota,” ujarnya. (*)

Reporter : Doni K/rilis | Editor : Lutfiyu Handi


Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini