Penggunaan Sound System Bakal Diatur Perda

Blitar – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Blitar sepakat akan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk menertibkan penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval, konvoi maupun kontes.

Hal ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai dampak suara sound system berkekuatan besar yang diangkut truk tersebut. Setiap truk bisa memuat 20 – 30 kotak speaker berbagai jenis, mulai middle sampai woffer. Kekuatan suara nya pun bervariasi mulai 100.000 – 175.000 watt, bisa dibayangkan jika digunakan dengan kekuatan penuh.

Dampaknya seperti kebisingan yang mengganggu ketenangan warga, getaran suara menyebabkan pecahnya kaca rumah warga. Bahkan di beberapa daerah, ada yang sampai pingsan dan diduga mengakibatkan kematian balita dan orang yang sedang sakit.

Seperti disampaikan Edi warga Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, menurutnya dampak suara sound system berkekuatan besar dapat merusak pendengaran. “Ada batasan suara yang bisa diterima telinga kita, kalau terlalu kuat bisa merusak kendang telinga dan mengganggu orang istirahat,” kata Edi.

Demikian juga kejadian di Lapangan Brubuh ketika digelar kontes “adu kencang” sound system, sampai menghancurkan kaca rumah warga hingga menimbulkan penolakan warga. Keluhan semacam ini banyak diterima Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito. Dia mengatakan pengaduan itu diantaranya tentang penggunaan sound system yang sudah kebablasan, bahkan cenderung merugikan orang lain. “Kalau tidak diatur, nanti semakin meresahkan warga dan berpotensi menjadi konflik di masyarakat,” ujar Suwito.

Suwito menyayangkan jika semula sound system bisa dimanfaatkan untuk hiburan warga, dimana truk yang mengusung dihias dengan lukisan atau lampu. Kemudian suara sound juga merdu di dengar, kini berubah menjadi ajang adu kencang suara dan kekuatan. “Ini kan sudah melenceng, sudah tidak mengutamakan seni dan keindahan. Tapi mengutamakan kekuatan suara, kalo tidak keras tidak laku,” sesal politisi PDIP ini.

Suwito lebih menyayangkan lagi ketika sampai menimbulkan korban, baik kaca rumah warga dan kabarnya ada yang sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, Suwito minta Pemkab segera menindaklanjuti kondisi ini, jangan sampai terlambat. Seperti persoalan ledok, yakni modifikasi dari mesin diesel dirangkai menggunakan kerangka mobil dan digunakan untuk selep padi dan penggergajian keliling. “Harus berbentuk Perda, jangan Perbup biar lebih kuat dan sanksi hukumnya jelas,” tegas Suwito.

Kondisi ini jelas berdampak pada persewaan sound system, jika umumnya hanya disewa untuk hajatan atau konser musik dengan harga Rp 7 – 10 juta. Kini dengan maraknya karnaval, konvoi dan kontes sound system disediakan yang berkekuatan besar dan jumlah speaker sebanyak mungkin dengan harga sewa mencapai Rp 25 – 30 juta.

Senada dengan DPRD, Bupati Blitar Rijanto mengaku sepakat dengan usulan tersebut. Namun pelaksanaannya harus dilakukan sesuai proses. “Karena sudah tugas Pemkab untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warganya,” jawab Rijanto.

Rijanto mengaku, laporan secara resmi mengenai keluhan sound system belum masuk, tapi informasi memang ada. “Sementara, untuk mewujudkan Perda tersebut, memerlukan proses sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.(ais)


Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini