Surabaya – Kesanggupan Pemerintah Pusat untuk peralihan kewenangan pengelolaan jembatan ke Pemerintah Provinsi yang disampaikan saat pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jatim melakukan roadshow ke beberapa kementerian di Jakarta Januari lalu sampai saat ini belum membuahkan hasil. Untuk itu, Komisi D DPRD Jatim berencana untuk kembali mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto memandaskan bahwa selama ini jembatan timbang masih dalam pengelolaan pemerintah pusat. Sayangnya, pemerintah pusat sendiri terkesan tidak mampu terlihat dari kondisi jembatan timbang yang cenderung mangkrak. “Untuk itu kami ingin supaya jembatan timbang ini dibawah pengelolaan provinsi atau dilakukan desentralisasi,” katanya.
Politisi Partai Demokrat ini menandaskan bahwa dengan tidak berfungsinya jembatan timbang akan berakibat buruk terhadap kondisi jalan. Sebab tidak ada lagi yang menjadi pengontrol batasan kendaraan yang melintas, sehingga berat kendaraan yang melintas sering melebihi kapasitas jalan, dengan demikian akan mempercepat kerusakan jalan.
“Ya, kami perlu bertemu lagi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pengelolaan jembatan timbang ke provinsi,” tandasnya. Di juga menjelaskan, secara SDM Provinsi Jatim sangat mampu untuk melakukan pengelolaan. (ufi)
