Ratusan Buruh Kembali Aksi Tolak Omnibus Law

Surabaya – Ratusan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (30/1/2020). Mereka menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law cipta lapangan kerja yang dianggap bakal merugikan kaum buruh. Selain itu mereka juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Aksi ratusan buruh ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dalam keterangannya, perwakilan dari buruh , Solikin mengungkapkan bahwa dengan alasan demi membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas akan mengesahkan RUU Omnibus law cipta lapangan kerja. “Yang parah adalah beredar isu bahwa RUU tersebut terdapat cluster ketenagakerjaan  yang merugikan buruh dan terkesan melindungi kepentingan pengusaha.

Lebih lanjut, untuk menyampaikan aspirasi para buruh ke anggota DPRD Jatim, maka ada sekitar 15 orang perwakilan yang menggelar pertemuan dipimpin anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari. Dalam kesempatan itu, Muhammad Soim, perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSPLEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengungkapkan ada enam yang menjadi tuntutan mereka.

Soim menandaskan, tuntutan yang pertama adalah tentang peniadaan upah minimum. Dia menandaskan bahwa dampak paling buruk secara langsung yang dirasakan buruh adalah hilangnya pengaturan tentang upah minimum. “Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan system upah perjam,” katanya.

Kemudian, peniadaan pesangon juga menjadi kerasahan buruh. Mereka menilai rencana pemerintah menggunakan tunjangan PHK dengan besaran enam kali gaji sangat merugikan pekerja atau buruh. Demikian juga dengan fleksibiltas pasar kerja atau penggunaan tenaga outsourching dan buruh kontrak yang diperluas juga sangat merugikan buruh.

Baca Juga :  Ketua DPRD Jatim Berharap Sinergitas Kampung Bersinar dan Pemberdayaan UMKM Jadi Pilot Project

Soim juga menyampaikan, bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia nanti akan banyak diisi oleh para pekerja asing atau dari luar negeri unskill. Selain itu juga akan dihilangkannya jaminan sosial tenaga kerja dan dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha. “Semua itu sangat merugikan buruh atau pekerja,” kata Soim

Menanggapi apa yang disampaikan perwakilan buruh, anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengungkapkan bahwasanya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan. Terkait dengan omnibus law, dia menandaskan bahwa hal itu masih sebatas baru draf. “Karena masih draf, maka semua masih sangat mungkin untuk berubah. Kami akan menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan pada kami, jangan khawatir tidak kami sampaikan, ini ada yang mencatat,” katanya.

Sedangkan yang terkait masalah BPJS Kesehatan, Hari Putri Lestari menjelaskan bahwa kondisi BPJS saat ini memang merugi.” BPJS  kenapa jebol?  dan saya bisa prediksikan pada tahun pertama. Kalau orang kena tumor yang masih kecil mereka tidak berani ke dokter, tapi begitu kran BPJS dibuka, maka mereka dengan bayar 25.500 sudah berani ke dokter. Bagaimana yang iuran dan mandiri, kalau sakit mereka bayar dan kalau sudah sembuh tidak bayar,” katanya.

Meski demikian, Hari Putri meminta pada pemerintah untuk menjelaskan dan harus transparan terkait dengan kondisi BPJS. “Bukannya saya membela, saya juga konsultan asuransi. Saya juga akan ke Kementrian supaya menjelaskan preminya tahun pertama, kedua, ketiga dan bocornya dimana,” tandasnya.

Hari Putri juga meminta pada buruh untuk bekerja sama. Artinya antara DPRD denga buruh adalah mitra, sehingga dalam penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara langsung. “Saya tawarkan, apabila dalam waktu dua minggu tidak ada respon dari Dinas Tenaga Kerja, maka buat laporan tertulis pada Pimpinan DPRD dan tolong WA saya,” katanya. (ufi)

Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini