Surabaya – Pertanian di Jatim menghadapi tantangan yang cukup besar. Padahal, Jatim menyandang status sebagai lumbung pangan nasional. Jika tantangan tersebut tidak terpecahkan, maka produksi pangan di Jatim bakal terus menyusut.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Pranaya Yudha, dalam diskusi publik tentang regenerasi petani yang digelar Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur di Surabaya, Senin (16/12) sore, mengungkapkan tantangan pertanian yang pertama adalah regenerasi petani.
Maka, regenerasi petani dalam beberapa dekade kedepan harus tetap terjaga, mengingat, besarnya potensi hasil pertanian di Jatim. Ketua DPD AMPI Jatim ini menandaskan persoalan hulu sektor pertanian di Jatim yaitu minimnya regenerasi petani. Hal ini dipicu rendahnya nilai tambah petani (NTP) sehingga anak muda enggan bertani karena hidupnya sulit sejahtera atau berkecukupan.
“Inilah tantangan terberat sektor pertanian di Jatim. Jika seluruh stakeholder abai tentu mempertahankan status lumbung pangan nasional juga akan sulit,” jelasnya Pranaya katanya.
Ia menyampaikan, bahwa Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai lumbung pangan nasional karena banyak produk pangan yang dihasilkan dari provinsi ujung timur Pulau Jawa. Namun status tersebut bisa saja hilang dalam kurun waktu yang tidak lama, jika tantangan yang dihadapi sektor pertanian di pandang sebelah mata, bahkan diabaikan oleh pemerintah dan stakeholder terkait.
Tantangan selanjutnya adalah alih fungsi lahan pertanian. “Alih fungsi lahan pertanian di Jatim rata-rata 1000 hektar pertahun sehingga penyusutan lahan pertanian pasti berdampak pada produksi,” ujar politisi muda asal Fraksi Partai Golkar.
Terkait dengan hal itu, dia berharap pemerintah kabupaten-kota, bisa menjaga dan melestarikan lahan pertanian berkelanjutan dengan penguatan perda RTRW kabupaten/kota. “Kunci alih fungsi lahan pertanian itu ada di daerah, kalau aturan ditegakkan walaupun pemilik lahan berganti tapi fungsinya akan tetap,” kata Pranaya.
Selanjutnya, harus ada mekanisasi dan inovasi produk pertanian yang segera dilakukan untuk mempertahankan Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Disisi lain, lanjut Pranaya pihaknya juga mendorong Pemprov Jatim mewujudkan BUMD Pangan. Tujuannya adalah penyerapan hasil produksi pertanian Jatim supaya bisa lebih maksimal, mengatur stabilitas harga komoditas pokok, dan pasar dengan serapan dan operasi pasar, membantu pemasaran produk pertanian.
“Langkah-langkah tersebut jadi bagian penting meningkatkan NTP dan kesejahteraan petani, sehingga regenerasi petani bisa tumbuh dan alih fungsi lahan pertanian bisa diminimalisir,” pungkasnya. (ufi)
