Blitar – Meskipun Pemkab Blitar telah menganggarkan Rp 12 miliar dalam APBD 2020 untuk mengcover 60.000 keluarga tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, namun anggaran tersebut hanya mampu bertahan selama 6 bulan saja. Kondisi ini terjadi jika rencana kenaikan premi BPJS hampir 100 persen untuk kelas 3, yang kini sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 40.500 per bulan.
Hal ini disampaikan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati. Dia mengatakan, untuk tahun 2020 pihaknya sudah menganggarkan Rp 12 miliar guna membayar 60.000 premi BPJS warga tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Nilai ini ditetapkan dengan asumsi, besarnya premi sama seperti tahun ini untuk satu tahun,” ujar Christine pada wartawan.
Dijelaskannya anggaran Rp 12 miliar untuk PBI itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) & Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Jika premi BPJS tahun depan ada kenaikan sesuai informasi kenaikannya mencapai hampir 100 persen, otomatis anggaran yang disiapkan itu hanya mampu mencukupi untuk sekitar 6 bulan saja. “Selanjutnya akan diupayakan penambahan melalui usulan APBD Perubahan tahun 2020,” jelasnya.
Padahal jumlah PBI tahun 2020 mendatang diperkirakan akan bertambah sekitar 8.000 orang, jika pada tahun 2019 ini sebanyak 52.000 orang naik menjadi 60.000 orang.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso ketika ditanya mengenai kondisi ini membenarkan jika usulan Dinkes memang tetap seperti tahun ini nilainya Rp 12 miliar. “Karena rencana kenaikan itu belum pasti untuk seluruhnya, atau tidak untuk warga tidak mampu yang masuk PBI,” tutur Sugeng.
Jika memang benar kenaikan untuk keseluruhan, Sugeng memastikan akan membahasnya bersama Dinkes mengenai solusinya. “Kalau sesuai mekanisme anggaran memang melalui APBD Perubahan, diusulkan oleh dinas kemudian dibahas sesuai dengan ketersedian anggaran yang ada,” pungkas politisi PDIP ini. (ais)
