Madiun – Walikota Madiun Maidi memperingatkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Kota Madiun supaya kunjungan kerja (kunker) menghasilkan ide – ide baru, bukan malah menghabiskan uang. Hal itu disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik, di Hotel Aston Madiun, Rabu (26/2/2020).
Maidi dengan tegas menyatakan bahwa hasil kunker baik itu OPD maupun DPRD harus bisa disatukan yang kemudian mampu menghasilkan pola-pola metode yang diingkinkan progam kerja (proker) pemerintah ke depan.
Maidi mencontohkan bahwa hasil kunker juga bisa diaplikasi sepetri pada kegiatan ini, yaitu dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah 2021.
“Jadi apa yang saya lakukan pada tahun ini, itu APBD 2020. RPJMDnya di Oktober 2019 APBDnya (keluar) tanggal 1 November 2019. Itu luar biasa, daerah lain tidak ada seperti itu. Ini menandakan bahwa kegiatan sesuai dengan jadwal, ini dilakukan ekskutif dan legislatif jadi satu. Ini suatu kerja bagus yang sudah kita jalankan,” urai Maidi.
Meski proses pembangunan kerja relatif bagus, Maidi mengaku, banyak pula perdebatan-perdebatan pokok. Namun perdebatan itu sifatnya literatur dan tidak menimbulkan silang pendapat yang cukup alot. “Ya kalau saya sebagai pihak pemerintah kalau ada dasar-dasar hukum yang kuat ya kita ikuti. nah kalau sana (legislatif) dasar hukumnya tidak kuat, ya kita yang menguatkan,” ungkap mantan sekda kota ini.
Selain itu, Walikota Maidi menilaI bahwa pembangunan yang ada di kotanya ini sesuai dengan standar prosedur good governance arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya akui dalam kegiatan-kegiatan itu sudah mengikuti ranah pemerintah yang good governance. Jadi penerapan pembangunan pemerintah yang bagus, tidak hanya satu sisi bersih tapi disemua sisi di sisir semua,” katanya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Madiun, Totok Sugiarto, menyatakan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 adalah Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pariwisata yang didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan.
“Ada beberapa poin prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam setiap usulan kegiatan yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah untuk pertumbuhan berkualitas serta penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing,” kata Totok.
Lanjut Totok, pelestarian dan pengembangan budaya daerah untuk pengembangan pariwisata juga dibahas di sini. “Pokoknya banyak hal yang kita bahas, untuk pendalaman dalam diskusi kita bagi menjadi tiga kelompok yaitu Pemerintah Umum, Ekonomi Sosial dan Budaya dan Bidang Fisik dan Prasarana,” tutupnya. (Sur)
