Surabaya – Seorang pengacara bersama 30 orang perwakilan pedagang kuliner, tukang parkir, dan driver online mendatangi DPRD Kota Surabaya, Rabu (27/5/2020). Mereka meminta supaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (SPBB) dihentikan.
“Bukan berarti kita tidak setuju dengan PSBB, kita setuju asal ada komitmen yang kuat dari Pemkot dan Pemprov, bukan sekadar menerapkan PSBB. Faktanya PSBB ini tidak diimbangi bantuan yang memadai, faktanya PSBB tidak diimbangi oleh advokasi apakah masyarakat yang terdampak sudah terlindungi atau tidak,” ujarnya pengacara muda M Sholeh, saat menyampaikan aspirasi dihadapan pimpinan DPRD Surabaya.
Sholeh mengatakan, bahwasanya diterapkan PSBB jilid satu, dua, tiga jika hanya dilihaat dari grafik penyebaran itu salah. Menurutnya akan banyak orang mati bukan karena covid-19 melainkan karena kelaparan.
“Jadi ini teman-teman nanti mau menyampaikan unek-uneknya. Bagaimana driver online satu hari belum dapat orderan, tukang becak bisa keluar rumah tapi gak onok penumpang,” ujarnya.
Untuk itu, M Sholeh beserta kawan-kawan yang datang ingin PSBB dihentikan dan mengikuti arahan Presiden yaitu dengan menerapkan new normal life. Untuk melakuakn aktivitas sehari-hari tetap menerapkam protokol kesehatan dengan ketat.
Heri Bimantara mewakili perhimpunan driver online Indonesia Jawa Timur, menyampaikan bahwa diterapkan PSBB sangat mencekik para driver online. Sebab mereka hanya bisa melayani go food maupun grab food dan itu orderanya hanya terbatas.
“Untuk temen-temen roda ini menangis karena orderan satu hari hanya 1 atau 2 kali sedangkan punya angsuran mobil perhari 150 jadi bisa di bayangkan PSBB pertama dan kedua untuk mencukup keluarganya aja gak bisa. Itu keluhan kami, kita dapat link dari Dishub dan sudah kita isi dua bulan. Bahkan hingga detik ini tidak ada bantuan dari dinas perhubungan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Awi Sutarwijono yang menerima kedatangan mereka mengatakan yang pertama mendengarkan semua aspirasi masyarakat.
“Prinsip PSBB itu ditempuh pemerintah untuk menjaga dan menyelamatkan warganya jadi untuk supaya penularan covid-19 tidak semakin menyebar,” ujarnya.
Lalu, lanjut Awi, yang kedua mengatakan bahwasanya DPRD selama ini tidak berdiam diri dan terus melakukan rapat-rapat dengan pihak terkait secara virtual dan mencari jalan tengah atas problem yang timbul di masyarakat.
“Misalkan ada yang nasabah yang mengeluhkan terkait cicilan yang diberlakukan pada psbb ini, sudah kami proses,” ujarnya,
Terakhir, Awi meminta, jika M Sholeh dan kawan-kawan jika ingin menyampaikan keluhan bisa menulis surat kepada DPRD Surabaya. Nantinya akan ditindak lanjuti sesuai tupoksi dari masing-masing komisi.
“Kemudian terakhir lain kali tidak usah datang ke DPRD Surabaya karena pada masa covid ini semua menjaga tidak terjadi kerumunan, bisa di sampaikan melalui surat kami respon secepatnya dan sebaiknya kami jaga situasi surabaya sebaiknya supaya semakin cepat penanganan covid,” pungkasnya. (ard)
