SURABAYA (Lenteratoday) – Persoalan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seakan menjadi masalah yang terus hadir tiap tahun khususnya di Jawa Timur. Banyak dari kalangan orangtua murid yang mengeluhkan proses PPDB dan penerapan sistem zonasi sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menyatakan bahwa masyarakat harus bisa melihat PPDB dan proses zonasi sebagai pemerataan pendidikan.
“Kita saat ini menghimbau kepada masyarakat untuk lebih melihat PPDB dan proses zonasi sebagai upaya pemerataan pendidikan, kalau di lapangan kemudian disiasati dengan cara pindah domisili dan lainnya ini kan justru tidak sesuai dengan target pemerataan tersebut,” ujarnya, Minggu (5/5/2024).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mendorong Pemprov agar dapat memperkuat lembaga pendidikan swasta yang telah ada sebagai upaya mengatasi persoalan PPDB, salah satunya yakni masalah peserta didik yang tidak diterima sekolah negeri.
“Pemprov harus memperkuat lembaga pendidikan swasta yang sudah ada untuk bisa menjadi lembaga pendidikan terstandar untuk mendidik anak-anak kita. Padahal 66% anak-anak kita itu tertampung di swasta karena negeri hanya bisa menampung 34% itu baru dari lulusan SMP ke SMA/SMK ya, jangan sampai ada diskriminasi antara negeri dan swasta,” tuturnya.
Hikmah menambahkan, bahwa lembaga pendidikan swasta harus dapat perhatian khusus dan respon juga dari Pemprov mengingat kebanyakan lembaga swasta sifatnya adalah nirlaba bukan corporate.
“Mereka juga punya fungsi dan tugas yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa jadi jangan ada pembedaan, mau negeri atau swasta harus jadi perhatian, kalau swasta tidak tersentuh perhatian pemerintah bagaimana mereka juga bisa berkembang,” tambahnya.
Menurut Hikmah, banyak upaya yang bisa dilakukan oleh Pemprov untuk memperkuat sekolah swasta. “Pemprov bisa melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, pelatihan, dan peningkatan kompetensi sebagai bentuk respon penguatan terhadap lembaga pendidikan swasta,” bebernya.
Hikmah turut mengajak masyarakat untuk berpikir bahwa yang terpenting adalah anak-anak bisa dapat pendidikan yang berkualitas bukan menuntut anaknya harus bersekolah di negeri.
“Kalau semua orangtua merasa anak-anaknya tidak sekolah kalau tidak di negeri ini kan problem, pola pikir ini yang harus diubah, saya ajak masyarakat untuk berpikir yang penting itu bukan sekolah negerinya, tapi anak-anak bisa memperoleh pendidikan berkualitas untuk menjadi insan yang kamil,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
