SURABAYA (Lenteratoday)- Baru-baru ini, produsen vaksin virus Covid-19 AstraZeneca (AZ), mengakui bil produknya secara umum dapat menyebabkan penggunanya mengalami Trombosis Trombositopenia (TTS). Hal ini memicu penerima vaksin mengalami pembekuan darah.
Menanggapi hal itu, Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo mengatakan, di Indonesia ada lebih dari 450 juta dosis vaksin anti-Covid-19 yang telah disuntikkan ke masyarakat, di antaranya ada 70 juta dosis vaksin AstraZeneca.
“Untuk vaksin AZ ditemukan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) hanya sekitar 180-an kasus (dari sekitar 70 juta dosis yang disuntikkan). Itupun nyaris semuanya ringan, hanya ada 2 kasus serius yang dilaporkan Kemenkes RI di tahun 2021,” kata dr Windhu ketika dihubungi, Sabtu (4/5/2024).
Windhu menjelaskan bahwa KIPI tidak berarti berhubungan dengan vaksinnya. Untuk itu, perlunya paham mengenai efek samping dengan KIPI.
“Karena sebagian besar KIPI tidak ada hubungannya dengan vaksin, jadi bukan efek samping. Cukup besar kasus KIPI adalah psikologis (kecemasan). Di Indonesia tidak ada laporan ditemukan kasus trombosis dan pembekuan darah,” jelasnya.
Terkait berita yang tengah viral saat ini, Windhu menuturkan, jika Indonesia memiliki Komnas KIPI yang selalu melakukan surveilans aktif, baik durante mau pun pasca imunisasi/vaksinasi apa pun. Dalam hal ini, sebelum vaksin diedarkan selalu ada evaluasi mengenai efikasi dan keamanan vaksin pra edar oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Selain itu, para ahli di Indonesian Technical Advisory Group on Immunization
(ITAGI) juga melakukan kajian untuk memberikan advis pada pemerintah tentang bisa tidaknya vaksin diberikan pada masyarakat, bagaimana waktunya, serta berapa banyak dosis vaksin yang diberikan.
“Jadi penggunaan vaksin baik sebagai program pemerintah mau pun yang bukan program melewati langkah-langkah yang ketat,” tuturnya.
Tak lupa, ia berpesan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu panik karena vaksin ataupun obat yang akan diberikan kepada masyarakat melalui proses ketat.
“Percayakan semua program pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi/vaksinasi pada pemerintah. Semua obat dan vaksin sebelum, saat, dan setelah diberikan kepada masyarakat melalui penilaian ketat berbasis bukti sains yang berlapis dari lembaga-lembaga yang berwenang,” ungkapnya.
Bila ada bukti kejadian yang tidak diinginkan yang diduga berkaitan dengan obat/vaksin, Windhu menegaskan bahwa Pemerintah akan langsung menarik produk tersebut dari peredaran sebelum beredar di masyarakat.
Reporter: Amanah/Editor: widyawati
