SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik tiga kepala dan satu wakil kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Negara Grahadi, Jumat (22/12/2023) petang. Ketiga pejabat baru tersebut antara lain Hendro Gunawan, Sigit Priyanto, Evy Afianasari, dan Damayanti Tinduh.
Hendro Gunawan yang pernah menjabat sebagai staf ahli Gubernur Jatim dan juga Sekda Kota Surabaya ini dilantik sebagai Inspektur Provinsi Jatim menggantikan Helmy Perdana Putera. Kemudian, Sigit Priyanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim menggantikan Plt Kadisnakertrans Jatim Imam Hidayat Lalu, dan Evy Afianasari sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim menggantikan Plt Kadisbudpar Jatim Eddy Soepriyanto dan Damayanti Tinduh sebagai Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitan dan Sumber Daya Manusia RSUD Dr Soetomo Jawa Timur.
Pelantikan yang semla dijualkan berlangsung pukul 16.00 WIB mundur hingga pukul 19.30 WIB lantaran Gubernur ada agenda penyerahan LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah meminta Hendro Gunawan, untuk langsung lari kencang. Apalagi LHP BPK sudah diserahkan kepada 38 kabupaten/kota.
“Rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan BPK untuk segera ditelaah,” ujarnya.
Gubernur Khofifah juga meminta Hendro Gunawan, untuk segera melakukan koordinasi dengan OPD-OPD dan 38 kabupaten/kota. Sebab saat ini seluruh daerah di Jatim telah mendapatkan WTP. Hal itu harus dipertahankan. “WTP ini harus dijaga. Mempertahankannya lebih sulit. Semua rekomendasi BPK ini penting. Karena mahkotanya rekomendasi BPK ini ada di tindaklanjut,” ungkap Khofifah.
Usai pelantikan, Gubernur Khofifah menambahkan bahwa dalam pelantikan kali ini yang berbeda adalah inspektorat. Sebab inspektorat harus dengan rekomendasi kemendagri. “Inilah yang dulu sebetulnya ditahap sebelumnya sudah ada tiga kandidat. Setelah itu diwawancara oleh Pak Dirjen Kemendagri, lalu tiga-tiganya belum waktunya. Lalu kita adakan open biding ulang. Maka kita mengajukan kembali, alhamdulillah pak Hendro kali ini sudah disetujui Pak Irjen. Jadi ini baru berjalan tahun ini,” jelas Khofifah..
Lebih lanjut dia menjelaskan jika inspektorat provinsi harus dengan rekomendasi Irjen Kemendagri. Sementara untuk pejabat lainnya biasa saja. Artinya prosesnya sampai pada KSN, tapi kalau inspektorat lanjut sampai Irjen.”
“Pak Hudiono (mantan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) nyaleg, sehingga harus Plt, pak Himawan ambil fungsional lalu Plt, kemudian direktur pendidikan memang kosong di (RSUD) Soetomo,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
