JAKARTA (Lenteratoday) – Keputusan PDI Perjuangan akan berada di dalam pemerintahan (koalisi) atau di luar pemerintahan (oposisi), berada ditangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarniputri.
Hal in disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P pada Mei 2024 mendatang, akan membahas langkah-langkah strategis yang dilakukan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Namun Hasto mengingatkan bahwa keputusan PDI-P akan berada di dalam atau di luar pemerintahan, merupakan kebijakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca Pemilu,” kata Hasto dalam siaran pers dikutip dari kompas,com, Sabtu(27/4/2024).
Hasto menyebutkan target kemenangan pada Pilkada 2024, juga akan dibahas dalam Rakernas mendatang berdasarkan pemetaan politik di masing-masing daerah. Ia mengatakan, PDI-P juga terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai politik yang tidak berkoalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
“Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura dan Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Hasto memberi sinyal bahwa PDI-P akan mengumumkan sikapnya, oposisi atau koalisi setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Hasto menekankan sejauh ini PDI-P masih mengkaji beragam pertimbangan, sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.
“Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara, setelah pemerintahan ini terbentuk. Apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam,” kata Hasto belum lama ini.
Hasto mengatakan sikap politik tersebut bisa saja diputuskan pada Kongres PDI-P yang rencananya digelar April 2025 mendatang, hal ini berkaca dari sejarah di mana PDI-P mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun, tidak menutup imbuh Hasto kemungkinan dalam Rakernas PDI-P Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.
“Kalau secara empiris, 2004-2009 diputuskan di Kongres, apakah sekarang mau diputuskan di dalam Rakernas atau di dalam Kongres nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada,” imbuhnya.
Sumber:Kc/Editor:Ais
