SURABAYA (Lenteratoday) – Semua kabupaten di Madura masih menjadi daerah miskin di Jawa Timur. Menurut data yang diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, sebanyak 4 Kabupaten di Pulau Garam tersebut masuk dalam 6 besar wilayah berpenduduk miskin terbanyak di provinsi ini.
Menanggapi hal tersebut, Legislator Dapil XIV Jatim, Mahfud, S.Ag. mengungkapkan rasa keprihatinannya. “Dari 15 wilayah yang ada di daftar tersebut, 3 kabupaten di Madura justru mengisi 3 besar. Saya sangat prihatin melihat data dan fakta tersebut,” ujarnya, Selasa (23/4/2024).
Politisi PDI Perjuangan ini turut menyangsikan informasi yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Gubernur Khofifah. “Dari data tersebut kan berarti bertentangan, selama ini Bu Gubernur menyampaikan informasi bahwa dia sudah menurunkan angka kemiskinan dengan baik dan signifikan tapi justru tidak sesuai fakta,” sesalnya.
Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya sebenarnya telah berusaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah Pulau Madura dengan memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan namun justru sering dipersulit dengan alasan proses administratif.
“Proses pengentasan kemiskinan selalu dipersulit, terkadang juga ketika pihak kita menyampaikan data real di lapangan justru eksekutif malah mengeluarkan data sendiri, angka kemiskinan janganlah dipolitisasi, seolah-olah Pemprov merasa sukses dengan selalu membandingkan terhadap provinsi lain. Ini bukan soal perbandingan, kita harus berbicara soal penyelesaian masalah kemiskinan, khususnya di Madura,” gusarnya.
Menurut Mahfud yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim, perbaikan IPM, pendidikan, dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk mengurangi angka penduduk miskin di Pulau Madura.
“Harapan saya dari Pemprov mampu untuk membuka diri dan punya keinginan untuk menuntaskan kemiskinan di Madura dengan fokus terhadap IPM dan pendidikan yang selama ini rendah dan SDM yang belum merata,” tuturnya.
Untuk itu, Mahfud mendorong kedepannya validasi data harus benar-benar digencarkan, Pemprov harus berinovasi membuat program dan terobosan baru untuk pengentasan kemiskinan di Pulau Madura.
“Pemprov bisa membantu Madura menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, selain itu mendorong adanya investasi di Madura, selama ini Madura hanya mengandalkan APBD tanpa investasi, hal tersebut yang menjadi penghalang untuk pengentasan kemiskinan di Madura dan ketimpangan antara Madura dengan daerah lain di Jatim,” pungkasnya.
Ada 15 Wilayah Miskin di Jatim
Diketahui sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2023 dengan dihadiri 53 anggota dari total 119 anggota DPRD Jatim.
Pj. Adhy Karyono menyebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah merumuskan peta kantong kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan skoring persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin ada 15 wilayah.
Dari hasil tersebut lanjutnya Ketiga besar wilayah kemiskinan ada di 3 dari 4 Kabupaten di Madura. Yakni Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk miskin 221.710 jiwa (21,76%), Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk miskin 196.660 jiwa (19,35%) dan Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk miskin 206.100 jiwa (18,70%).
“Memang di Madura ini itu masuk dalam prosentase diatas 13 persen. Sebetulnya program-program ini sudah banyak, tetapi untuk bisa sinkron dan terintegrasi di pulau itu (Madura, red), ini yang kurang,” terangnya, Senin (22/4/24).
Lebih lanjut, Adhy menjelaskan, akibat belum sinerginya program bantuan dari tingkat pusat, Provinsi hingga Kabupaten menjadi penyebab utama penduduk madura miskin.
“Tidak bisa sendiri-sendiri, harus saling mengisi, saling menutup dan basisnya adalah keluarga,” jelasnya.
“Kita ketahui keluarga yang tidak sejahtera seperti apa kebutuhannya. Kebutuhan dasarnya, kebutuhan rumahnya hingga pemberdayaan ekonominya,” imbuhnya.
Ditanya faktornya apa yang menjadi Madura masih banyak kantong kemiskinan, Adhy menjelaskan bahwa kemiskinan ini sebetulnya yang pertama adalah sumber daya alamnya. Kedua, yaitu sumber daya manusia.
“Tetapi yang paling penting lagi adalah sinerginya program, satu data yang kuat yang tepat sasaran memberikan program bantuan itu,” katanya.
Di sisi lain, Adhy pun mengakui program pengentasan kemiskinan belum sempurna, baik itu program kesehatan, pendidikan, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi.
“Dan tentu PAD-nya ketiga Kabupaten tersebut juga terbatas,” terangnya.
Berikut 15 daerah kantong kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan skoring persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin, yaitu :
- Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk miskin 221.710 jiwa (21,76%)
- Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk miskin 196.660 jiwa (19,35%)
- Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk miskin 206.100 jiwa (18,70%)
- Kabupaten Probolinggo dengan jumlah penduduk miskin 205.020 jiwa (17,19%)
- Kabupaten Tuban dengan jumlah penduduk miskin 177.250 jiwa (14,91%)
- Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk miskin 126.430 jiwa (13,85%)
- Kabupaten Bondowoso dengan jumlah penduduk miskin 105.130 jiwa (13,34%)
- Kabupaten Lamongan dengan jumlah penduduk miskin 149.940 jiwa (12,42%)
- Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah penduduk miskin 153.250 jiwa (12,18%)
- Kabupaten Situbondo dengan jumlah penduduk miskin 82.620 jiwa (11,90%)
- Kabupaten Kediri dengan jumlah penduduk miskin 171.180 jiwa (10,72%)
- Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk miskin 251.360 jiwa (9,45%)
- Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk miskin 236.460 jiwa (9,51%)
- Kabupaten Lumajang dengan jumlah penduduk miskin 93.820 jiwa (8,93%)
- Kabupaten Pasuruan dengan jumlah penduduk miskin 154.090 jiwa (9,24%).
Reporter: Pradhita (mg)/Editor: widyawati
