JAKARTA (Lenteratoday) – Panitia Kerja (Panja) Kasus Korupsi Timah DPR RI berencana menggelar rapat perdana.
“Panja ini kan dibentuk sehari sebelum reses, sesudah reses kita akan susun rencana kerja,” terang Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino, saat dihubungi Lentera Today, Kamis (2/5/2024).
Salah satu agenda panja yang terungkap dalam rapat sebelumnya adalah mengundang jajaran direksi PT Timah Tbk untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan pelat merah tersebut.
Sebab ada kesan pembiaran hingga terjadi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
“Termasuk kita akan mengunjungi Bangka Belitung, melihat dilapangan seperti apa,” kata Harris Turino.
Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan dari Dapil IX itu sebelumnya mengungkapkan keterkejutannya terkait kinerja keuangan PT Timah (Persero) Tbk (TINS) yang mengalami kerugian bersih sebesar hampir Rp 450 miliar sepanjang tahun 2023.
Dimana penyebab kerugiannya karena pendapatan perusahaan menurun dalam tiga tahun terakhir seiring dengan penurunan produksi bijih dan logam timah. Tercatat dari Rp 14,6 triliun di tahun 2021, turun menjadi Rp 12,5 triliun di tahun 2022, dan anjlok lagi 33 persen menjadi Rp 8,3 triliun di 2023.
Dan, pencapaian laba rugi perusahaan itu terjadi fluktuasi. Pada tahun 2020 misalnya rugi bersih Rp 340 miliar, tahun 2021 untung Rp 1,3 triliun, tahun 2022 untung Rp 1 triliun, namun kembali rugi bersih Rp 450 miliar di 2023.
PT Timah juga mencatat EBITDA anjlok 71 persen, dari sebelumnya Rp 2,3 triliun di tahun 2022, menjadi hanya Rp 684 miliar di tahun 2023.
“Secara korporasi, kami di Komisi VI melalui panja hendak memberikan dukungan kepada PT Timah untuk membereskan ini. Harapannya tentu tidak lagi aksi perusahaan yang dapat merugikan negara,” demikian Harris Turino.
Reporter: Sumitro|Editor: Arifin BH
