Perdana Menteri Haiti Mengundurkan Diri

KINGSTON (Lenteratoday) – Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara Karibia tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin badan regional pada hari Senin. Ariel Henry, yang berusia 74 tahun dan seorang ahli bedah saraf, menjabat sebagai pemimpin Haiti sejak pembunuhan presiden terakhir negara tersebut pada tahun 2021.

“Kami menerima pengunduran dirinya setelah pembentukan dewan kepresidenan transisi dan penunjukan perdana menteri sementara,” kata ketua Komunitas Karibia (CARICOM) dan Presiden Guyana, Irfaan Ali dikutip Selasa (12/3/2024).

Ali mengumumkan bahwa dewan kepresidenan akan terdiri dari dua pengamat dan tujuh anggota yang memiliki hak suara. Anggota dewan tersebut akan mewakili berbagai kelompok, termasuk perwakilan dari beberapa koalisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seorang pemuka agama.

Ali menambahkan bahwa dewan tersebut telah diberi mandat untuk segera menunjuk perdana menteri sementara. Selain itu, ia menegaskan bahwa siapapun yang berniat mencalonkan diri dalam pemilihan umum berikutnya di Haiti tidak akan dapat berpartisipasi.

PM Henry melakukan perjalanan ke Kenya pada akhir bulan lalu untuk mengamankan kepemimpinan misi keamanan internasional yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misi tersebut bertujuan untuk membantu polisi dalam memerangi geng bersenjata.

Namun, ketika Henry sedang dalam perjalanan, terjadi peningkatan kekerasan yang drastis di ibukota, Port-au-Prince, sehingga mengakibatkannya terdampar di wilayah AS, Puerto Rico.

Pengunduran diri Henry terjadi saat para pemimpin regional berkumpul pada hari Senin (11/3/2024) di Jamaika untuk membahas kerangka kerja transisi politik. Langkah ini didorong oleh desakan dari AS minggu lalu untuk mempercepat transisi tersebut karena gerombolan bersenjata berusaha menggulingkan pemerintahan Haiti.

“Kita semua tahu bahwa tindakan mendesak diperlukan baik di jalur politik maupun keamanan,” ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin

Para pemimpin regional, yang mencakup perwakilan dari berbagai sektor masyarakat Haiti, sedang mempertimbangkan pembentukan dewan transisi. Dewan ini bertujuan untuk membuka jalan menuju pemilihan umum pertama sejak tahun 2016 di Haiti.

Baca Juga :  Perdana Menteri Rusia Positif Corona

Henry, yang dianggap korup oleh banyak warga Haiti, telah beberapa kali menunda pemilihan umum, sering kali mengklaim bahwa keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu.

Blinken menyatakan bahwa dewan tersebut akan memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan mendesak rakyat Haiti. Tugas tersebut mencakup memungkinkan pengiriman misi keamanan serta menciptakan kondisi yang diperlukan agar pemilihan umum dapat dilakukan secara bebas dan adil.

Haiti mengumumkan keadaan darurat bulan ini karena terjadi pertikaian yang merusak komunikasi dan menyebabkan dua penjara dibobol. Kondisi tersebut muncul setelah Jimmy “Barbeque” Cherizier, seorang pemimpin aliansi kelompok-kelompok bersenjata, mengumumkan niat mereka untuk bersatu dan menggulingkan Henry.

Pemimpin kelompok Cherizier mengancam akan memburu pemilik hotel yang menyembunyikan politisi atau berkolaborasi dengan Henry. Dia menuntut pemimpin negara berikutnya dipilih oleh rakyat dan tinggal di Haiti, bersama keluarga mereka.Banyak tokoh politik Haiti yang berpengaruh tinggal di luar negeri.

“Kami tidak sedang melakukan revolusi damai. Kami melakukan revolusi berdarah di negara ini karena sistem ini adalah sistem apartheid, sistem yang jahat,” kata Cherizier.

Penduduk ibukota menjadi saksi atas kejadian tembakan senjata berat selama akhir pekan, ketika orang-orang bersenjata di pusat kota mengepung Istana Nasional pada Jumat malam (8/3/2024).

Pada hari Minggu (10/3/2024), Amerika Serikat juga melakukan evakuasi staf dari kedutaannya.

Menurut Mike Ballard, direktur intelijen di perusahaan keamanan Global Guardian, jika gerombolan tersebut berhasil menguasai pelabuhan dan bandara, mereka akan memiliki kendali atas bantuan kemanusiaan yang masuk ke negara tersebut.

Dia juga menyatakan ketidakyakinannya terhadap kemampuan pasukan Kenya untuk secara efektif mengawasi atau menjaga perdamaian di situasi yang sedang terjadi.

“Negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah ini perlu meningkatkan dan membantu menopang keamanan,” ujarnya, merujuk pada Amerika Serikat, negara tetangga Republik Dominika, dan anggota CARICOM lainnya.

Sumber: Reuters
Penerjemah: Aria (mk)/Editor:widyawati

Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini