Sebelas Kali Berturut-turut, LKPD Kabupaten Sidoarjo Peroleh Opini WTP

SIDOARJO (Lenteratoday)- Laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Capaian tersebut menjadi yang kesebelas kalinya berturut-turut diperoleh Pemkab Sidoarjo sejak 2013 lalu.

Pada Kamis (2/5/2024) siang, opini WTP LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2023 diterima Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H. Subandi SH mewakili bupati Sidoarjo dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi.

Diketahui, penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023 tersebut diserahkan serentak kepada 37 kabupaten/kota di Jawa Timur di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari 37 entitas tersebut tidak termasuk Kota Madiun dan Pemprov Jatim yang sudah diserahkan terlebih dahulu.

Wabup H. Subandi bersyukur untuk kesekian kalinya Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP setiap tahunnya. Menurutnya capain tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga :  Terganjal Regulasi, Upaya Pensiunan PTPN X Dapatkan Tambahan Dana Kesejahteraan Selain Dana Pensiun

“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu mensajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntable sesuai dengan regulasi yang ada,”ujarnya.

Wabup H. Subandi mengatakan capaian opini WTP disetiap LKPD penting dipertahankan. Pasalnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.

“Ini artinya juga setiap pembelanjaan APBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan regulasi dan transparansi,” ujarnya.

Wabup H. Subandi meminta jajarannya untuk terus mempertahankan opini WTP. Kinerja seluruh ASN Sidoarjo harus terus ditingkatkan. Menurutnya capaian opini WTP akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara bagi pembangunan.

“Opini WTP ini juga merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak dan profesional,” ujarnya.

Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023  tersebut dihadiri Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah. Selain itu juga hadir Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V H. Ahmadi Noor Supit. (ADV)


Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini