KEDIRI (Lenteratoday)-Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengingatkan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, dituntut menjalankan setiap program, kebijakan, dan kegiatan penuh tanggung jawab. Tidak hanya pada atasan, namun juga pada masyarakat.
H itu disampaikan Pj wali kota saat memberikan arahan dalam acara sosialisasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi melalui zoom meeting di Grand Surya, Kamis (2/5/2024).
Untuk itu menurut Zanariah perlu ada sinergitas seluruh sumber daya, mekanisme dan proses pengendalian intern yang berjalan seiringan dan sesuai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Hal ini perlu diupayakan bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Salah satu instrumen yang penting untuk menjalankan hal tersebut adalah dengan SPIP. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat pendeteksi dini penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan dalam pemerintahan,” ungkapnya.
Pj Wali Kota Kediri menjelaskan melihat urgensi pengendalian dan pengawasan dalam pemerintah, maka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemkot Kediri harus dioptimalkan. Terlebih tanggung jawab untuk melakukan pengendalian intern telah diamanatkan dalam PP 60/2008 tentang SPIP.
Aturan tersebut masih diperkuat Peraturan BPKP No.5/2021 tentang pedoman penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Tingkat penyelenggaraan SPIP terintegrasi mencakup unsur-unsur, SPIP, kapabilitas APIP, manajemen risiko indeks dan indeks efektivitas pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Kediri tahun 2023 diperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,20, manajemen risiko indeks sebesar 2,98, dan indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,89.
“Tentu ke depan terus berupaya meningkatkan target capaian penilaian mandiri, hari ini kita akan samakan kecakapan dan persepsi kepentingan sistem ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan ke narasumber tentang kendala yang dialami OPD masing-masing. Diharapkan menjadi lebih baik dan meningkatkan maturitas SPIP yag berdampak pada predikat WTP,” jelasnya.
Ditambahkan, hal yang tak kalah penting SPIP bukan hanya sebagai kewajiban tapi kebutuhan agar organisasi agar berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kinerja terbaik bagi organisasi dan masyarakat. SPIP ini bukan tugas tambahan dalam pekerjaan sehari-hari. Namun sebagai alat memastikan ketugasan berjalan baik.
“Saya minta kepada seluruh OPD mengimplementasikan SPIP terintegrasi dengan baik dan benar agar output yang dihasilkan mewujudkan clean and good governance. Terima kasih dan apresiasi juga kepada narasumber atas kesediaan membagikan pengetahuan kepada ASN Pemkot Kediri,” imbuhnya.
Dalam acara ini menghadirkan narasumber dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Jawa Timur Yoanes Tukijan dan Finda Lupito Sari. Turut hadir Inspektur Kota Kediri M. Muklis Isnaini, dan para peserta perwakilan dari seluruh OPD.
Reporter: Gatot Sunarko / Co-Editor: Nei-Dya
