SURABAYA (Lenteratoday) – Anggota Badan Anggaran (Banggar)DPRD Jatim, Mathur Husairi, menilai OPD di Pemprov Jatim malas melakukan penertiban aset. Padahal, saat ini ada selebih dari 3.000 aset Pemprov Jatim yang belum aman.
Pasalnya, aset-aset tersebut belum tersertifikasi, sehingga rawan untuk pindah tangan. Akibatnya aset itu bisa hilang, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemprov Jatim. Sehinga, Mathur menegaskan, Pemprov Jatim harus serius melakukan penertiban aset. “Ini penting, karena aset bisa berpindah tangan jika tidak dikelola dengan benar,” kata Mathur Husairi, Minggu (24/7/2022).
Selama ini, lanjut polisi asal pulau Madura ini menegaskan bahwa setiap audit pemeriksaan BPK RI selalu memberikan rekomendasi terhadap aset. Dia menandaskan bahwa penataan tata kelola aset menjadi penting, agar aset yang ada tidak berpindah tangan.
Dia menegaskan bahwa yang menjadi salah satu faktor banyaknya aset yang belum terurus lantaran OPD pemilik aset masih malas melakukan penertiban. Sebab mereka tidak mau ribet karena aset yang ada bukan milik pribadinya.
“Karena bukan milik pribadi, sehingga penataan aset milik Pemprov malas dilakukan oleh OPD. Ini menjadi kendala utama,” jelas Mathur Husyairi.
Menyikpi masalah ini, Mathur yang juga mantan aktivis anti korupsi ini akan berkoordinasi dan menyampaikan penataan aset milik Pemprov Jatim. “Segera saya sampaikan. Karena saat ini juga pembahasan perubahan anggaran keuangan,” tegasnya.
Mathur juga menandaskan bahwa menemukan masih ada persoalan pada pemindahan aset lahan sekolah (SMA/SMK Negeri), dari kabupaten/kota ke provinsi. Persoalan itu terkait dengan masih ada aset yang harus dilakukan tukar guling antara pemkab dengan pemprov.
“Aset lahan milik kabupaten, sementara aset gedung milik provinsi. Sehingga pemprov tidak bisa melakukan pembangunan, hanya perbaikan yang sifatnya kecil,” tegas Mathur.
Agar penataan aset tidak mengantung, Mathur berharap BPKAD Jatim yang beryanggungjawab pada penataan aset melakukan tindakan lebih cepat.
“Kalau memang butuh dukungan anggaran, tentu DPRD Jatim juga siap membantu menambah alokasi untuk penataan maupun sertifikasi aset milik Pemprov Jatim,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfi yuhandi
