Pasuruan – Rapat koordinasi Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan tentang percepatan pembagian sembako untuk rakyat miskin guna mengantisipasi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 tertunda. Ini karena pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan tidak ada yang hadir.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Ruslan mengaku sangat kecewa dengan sikap Dinkes Kabupaten Pasuruan yang tidak hadir tanpa alasan jelas dalam hearing. Sehingga upaya percepatan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat miskin tidak bisa segera direalisasikan.
“Protokol kesehatan yang mewajibkan untuk diam di rumah menjadi masalah tersendiri bagi masyakat miskin. Mereka tidak bekerja. Rapat koordinasi untuk melakukan terobosan dan pemberian bantuan paket sembako untuk masyarakat miskin,” kata Ruslan, Jumat (27/3/2020).
Menurut Ruslan, penerapan kebijakan stay at home, mulai bekerja dan belajar harus diimbangi dengan langkah konkret dari pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat.
“Kami kecewa, kok mereka justru tidak datang. Padahal ini lebih daripada urgent. Kebijakan ini sangat penting karena berkaitan dengan hajat orang banyak sekali,” tandasnya.
Meski tertunda, pihaknya akan memanggil kembali Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pembahasan kebijakan dan terobosan mengantisipasi dampak Covid-19. (oen)
