Anggota DPRD Jatim Desak Perketat Kelayakan Kendaraan Umum

SURABAYA (Lenteratoday) – Kecelakaan maut bus pariwisata asal Bali di Kota Batu yang menewaskan empat orang dan melukai belasan lainnya, menjadi perhatian serius Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Khofidah.

Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan kendaraan umum, untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Menurut Khofidah kecelakaan akibat rem blong yang terjadi di pertigaan Lippo Plaza Batu ini, harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Ia meminta perusahaan otobus (PO) dan instansi terkait termasuk Dinas Perhubungan, untuk bertanggung jawab penuh dalam memastikan armada bus pariwisata benar-benar laik jalan.

“Semua pihak harus introspeksi. Pemilik PO bus wajib memastikan armadanya aman, pengemudi harus kompeten, dan Dishub harus tegas dalam menjalankan kewenangan uji KIR kendaraan,” ungkap Khofidah, Jumat(10/01/2024).

Politisi PKB tersebut mengkritik kurangnya pengawasan terhadap proses uji KIR, yang selama ini dilakukan. Ia meminta agar prosedur pemeriksaan kendaraan, khususnya bus pariwisata, dilakukan lebih teliti dan transparan.

Baca Juga :  Terima Rekomendasi PDIP-PAN, Eri: Masuknya PAN Jadi Warna Baru Sinergi Bersama Warga Surabaya

“Bus yang diuji harus benar-benar dicek kelayakannya, bukan sekadar formalitas. Jika tidak layak, jangan diberi izin operasional,” terangnya.

Lebih lanjut, sebagai legislator dari Dapil Malang Raya, Khofidah menyoroti kontur jalan di kawasan wisata seperti Batu dan Bromo yang memiliki banyak tanjakan dan turunan curam. Ia mengusulkan agar Dinas Perhubungan mengimplementasikan pemeriksaan kelayakan tambahan khusus, untuk kendaraan yang memasuki daerah wisata dengan medan ekstrem.

“Daerah wisata seperti Batu memiliki risiko tinggi karena kontur jalannya. Dishub harus membuat aturan khusus untuk memastikan keselamatan pengunjung dan warga setempat,” ujarnya.

Khofidah menilai langkah antisipasi seperti ini penting, untuk mencegah kecelakaan berulang di masa depan. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan untuk segera mengevaluasi regulasi terkait pengoperasian bus pariwisata.

“Ini harus jadi pelajaran. Aturan yang lebih ketat dan pengawasan lebih baik sangat diperlukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais



Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini