Anggota DPRD Minta Pemprov Jabar dan Pusat Majukan Bandara Kertajati

JABAR (Lenteratoday) – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdy Yuhana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan pemerintah supaya tidak “menutup mata” akan kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) dengan Bandara Kertajati-nya.

Terutama, ujar Abdy, terkait pukulan pandemi dan juga dukungan aksesibilitas yang belum mumpuni. Padahal disisi lain, Bandara Kertajati saat ini tengah berupaya mengembangkan potensi yang mereka miliki guna memenuhi operasional mereka dan juga kewajiban- kewajiban mereka.

”Saham terbesar di Kertajati kan punya Jabar 81%. Jadi Pemprov harus benar-benar ada atensi khusus agar Bandara Kertajati kondisinya terus naik,” ujar Abdy di Bandung, Senin (16/5/2022).

Politisi PDI Perjuangan itu mengakui, memang ada beberapa hal yang membuat Bandara Kertajati kurang berfungsi optimal. Yang paling berdampak itu pandemi Covid yang hampir dua tahun. Dan masalah itu terjadi di hampir semua bandara.

”Tapi kondisi Bandara Kertajati ini ekstrem, menutup penerbangan,” ujar Abdy.

Masalah lainnya, ungkap Abdy, adalah akses menuju Bandara Kertajati belum mumpuni dan maksimal. Ruas Jalan Tol Cisumdawu yang menjadi kunci akses bandara sampai saat ini belum bisa digunakan karena masih dalam proses pembangunan.

”Dengan Tol Cisumdawu yang sampai hari ini belum sampai ke Kertajati itu membuat konsumen yang ingin
bepergian lewat Kertajati dianggap tidak praktis sehingga mereka memilih yang akses mudah, ya kalau enggak ke Cengkareng, ke Halim dan Husein pada akhirnya. Itu kendala yang sebenarnya berdampak sehingga Kertajati belum bisa dimaksimalkan keberadaannya,” kata Abdy.

Baca Juga :  Kasus Kematian Tertinggi Covid-19 di Jatim, Jabar Pimpin Penambahan Infeksi Baru

Abdy menambahkan, DPRD mendukung langkah yang dilakukan Pemprov Jabar yang membuat satu terobosan agar Bandara Kertajati lebih efektif lagi. Dan yang terpenting, tegas Abdy, Pemrov Jabar pun harus fokus memecahkan masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mencapai Rp 5-6 miliar.

”Ini harus dipikirkan bersama, Kertajati tidak boleh mati, tidak boleh tutup karena secara perlahan akan jadi pilihan, tinggal akses nya saja,” tuturnya.

Selain itu, Abdy pun meminta pemerintah pusat turut berkontribusi menggeliatkan Kertajati karena termasuk proyek strategis nasional (PSN). Artinya, pusat juga harus memberikan atensi yang cukup besar agar Kertajati bisa dimaksimalkan dengan baik.

Apalagi, Presiden Jokowi beberapa bulan lalu menyampaikan agar Cisumdawu bisa diselesaikan sehingga masyarakat bisa cepat datang ke Kertajati.

”Yang jelas kami dari DPRD selalu support langkah pemprov agar Kertajati berjalan efektif. Jangan sampai Kertajati dibiarkan begitu saja karena investasinya besar. Kami berharap BIJB sebagai BUMD di Jabar bisa masuk kategori sehat dengan berbagai macam prasyarat tadi,” ucapnya. (*)

Reporter : Hiski Darmayana | Editor : Lutfiyu Handi

Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini