JAKARTA (Lenteratoday) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam beberapa kali kesempatan menyatakan sedang mengkaji kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan Nadiem Makarim. Kajian dilakukan seiring banyaknya kritik dan keluhan terhadap kurikulum ini.
Tetapi Mu’ti menegaskan bahwa belum ada tawaran kurikulum baru sampai sejauh ini. Istilah deep learning yang dicetuskannya bukanlah kurikulum melainkan konsep pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa.
“‘Deep learning’ itu bukan kurikulum. Itu pendekatan belajar,” ujarnya saat ditemui seusai acara “Pak Menteri Ngariung” untuk menampung aspirasi para sastrawan di halaman Kantor Badan Bahasa, Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.
Deep learning sempat ramai diperbincangkan di media sosial sebagai pengganti Kurikulum Merdeka. Mu’ti mengatakan belum memutuskan untuk mengganti Kurikulum Merdeka.
“Belum ada keputusan soal itu. Yang saya sampaikan itu soal pendekatan belajarnya,” kata dia.
Dalam diskusi bersama sastrawan tersebut, disampaikan juga aspirasi mengenai pembelajaran tentang sastra Indonesia yang sebaiknya masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar, utamanya sejak usia dini.
Terkait hal tersebut, Mu’ti merespon bahwa pihaknya akan terus mengkaji materi-materi pembelajaran, termasuk urutan dan pembobotan agar tidak terlalu membebani siswa maupun guru.
“Nanti memang kita akan kaji semua, materi-materi pelajaran akan kita lihat lagi, juga​​​​​​​ kita lihat karena tadi sudah banyak masukan, termasuk menyangkut urutan, pembobotan dan sebagainya, tetapi memang tidak dalam waktu dekat, karena ini berada di pertengahan semester,” katanya.
Selain kurikulum Mu’ti juga sedang mengevaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).
“Jadi soal Ujian Nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat pada Senin (4/11).
Mu’ti mengaku akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan.
Sumber : Antara | Editor : M. Kamali
