Surabaya – Melihat kondisi penyebaran covid-19 di Jatim dan sebagian besar ada di Kota Surabaya yang terus mengalami peningkatan jumlah pasien covid-19, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur meminta pada Pemprov Jatim atau dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim untuk tetap melakukan intervensi juga percepatan pemutusan rantai penyebaran.
Irwan Setiawan, Ketua Umum DPW PKS Jatim, menandaskan supaya Pemprov tidak begitu saja menyerahkan pengendalian pandemi kepada pemkab dan pemkot, terutama di Surabaya Raya yang angka positif covid-19 memberikan kontribusi 70% lebih.
Dia menegaskan bahwa pandemic covid-19 ini merupakan bencana nasional, sehingga aturan pengendaliannya mengikuti pusat, sementara pemprov perupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Maka harus intervensi. Sebab banyak hal yang tidak dimiliki kewenangannya oleh pemerintah kabupaten/kota. Misalnya soal transportasi bandara, pelabuhan, kereta api. Siapa yang berwenang? Juga soal industri dan tenaga kerja. Siapa yang berwenang. Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat. Maka intervensinya harus nyata di lapangan,” jelasnya saat ditemui usai Rapat daring bersama pengurus DPW, Kamis (18/6/2020).
Irwan juga meminta pada Pemprov Jatim untuk mengerahkan segala daya upaya dalam memimpin semua stakeholder dan masyarakat agar di masa transisi ini bisa terjadi kelandaian kurva pandemi. Sehingga dalam waktu dekat, penyebaran covid-19 bisa segera diatasi.
Untuk pengendalian penyebaran covid-19 ini, Kang Irwan, panggilan akrabnya, menyebutkan setidaknya dua kunci utama agar terjadi kelandaian kurva. Pertama, disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan.
“Di masa transisi ini harus lebih ketat. Lakukan komunikasi dan sanksi yang jelas. Semua orang wajib memakai masker dan yang tidak memakai langsung diberikan sanksi agar ada efek jera. Ini untuk melindungi masyarakat,” tandasnya.
Sanki juga harus diberikan pada semua pelaku ekonomi yang tidak melaksanakan protokol. Mereka boleh buka usaha, tapi jika tidak patuh, maka akan ditutup lagi. “Sesederhana itu. Toh tidak berat juga melaksanakan protokol kesehatan ini. Hanya butuh kedisiplinan. Di sinilah sesungguhnya esensi new normal itu,” tambahnya Irwan.
Kunci kedua adalah kesiapan fasilitas kesehatan dalam menerima pasien covid-19. Baik PDP maupun pasien terkonfirmasi. Dia mengatakan bahwa saat ini hampir semua Rumah Sakit di Surabaya punya pasien covid-19 atau PDP. Bagaimana dukungan kepada mereka. APD, biaya operasional, koordinasi harian, harus disupport pemprov dan setiap hari dipantau. Jangan sampai kekurangan logistik. Selain itu juga jangan sampai kebutuhan tenaga kesehatan tidak terpenuhi lalu mengakibatkan gugurnya mereka.
Disatu sisi, Irwan menyayangkan banyaknya warga terpapar covid yang masuk RS dalam kondisi sudah parah. “Karena katanya RS penuh. Sehingga mereka isolasi di rumah. Padahal kalau sudah parah baru masuk RS, maka kemungkinan sembuhnya malah lebih kecil,” tuturnya.
Jika dua kunci ini dilaksanakan, tambahnya, maka situasi pandemi akan lebih teratasi. “Masa transisi ini kan tujuannya turunnya pertambahan angka terpapar, dan naiknya kesembuhan pasien. Kalau dua hal ini tercapai, maka pandemi sudah lebih terkendali. Barulah setelah itu kita bisa masuk masa normal baru,” ungkap mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi ini.
Dalam kesempatan tersebut Irwan juga mengajak seluruh pengurus, kader, dan masyarakat untuk bahu membahu dengan menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar taat pada seluruh protokol covid-19. “Dengan demikian kita sudah sangat membantu upaya pengurangan pandemi,” ujarnya.
Mengenai situasi masyarakat Jatim, Irwan menilai bahwa warga sebetulnya patuh dan bisa diarahkan. Tinggal bagaimana pemprov dan pemkab dan pemkot memberikan edukasi yang disertai support langsung. Lalu ada penegakan sanksi yang adil misalnya terkait pemakaian masker. Jika tidak memakai masker saat keluar rumah maka harus ada sanksi yang mendidik.
“Jangan masyarakat dihadapkan pada simalakama. Mau mati karena wabah atau mati karena tidak bisa makan. Tugas pemerintah menjaga agar warga terhindar dari keduanya. Karena itu mesti dibimbing. Jangan dilepaskan. Bansos diteruskan sambil perlahan-lahan roda ekonomi digeliatkan kembali. Tetapi protokol kesehatan secara disiplin diterapkan. Kalau ini berhasil, baru kita bisa masuk masa normal baru,” pungkas Irwan. (ufi)
