SIDOARJO (Lenteratoday) – Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali melantik 172 Kepala Desa hasil pemilihan serentak pada 2020, Rabu (3/3/2021). Pelantikan di Pendopo Kabupaten tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Pelantikan dibagi tiga sesi. Sesi pertama ada 58 kades, kemudian sesi kedua dan ketiga masing-masing 57 kades. Turut hadir dalam pelantikan tersebut jajaran Forkopimda beserta staf pemerintah lainnya.
Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, menilai bahwa ujung tombak pembangunan ada di desa. Karenanya, Gus Muhdlor akan turun langsung ke desa-desa memastikan berbagai pembangunan infrastruktur dan lainnya. Bahkan dia mengatakan akan keliling sambil gowes bersama Kades melihat langsung kondisi jalan kabupaten dan jalan desa untuk selanjutnya dilakukan tindakan penanganan cepat dalam perbaikannya.
“Sudah masuk dalam rencana kami. Nanti bentuknya Bantuan Keuangan (BK) atau BKK. Karena kami melihat sebenarnya ujung tombak pembangunan ada di desa termasuk penguatan BUMDes. Karena ada kementerian desa sudah baik sekali ada program SDGs desa. Ini yang harus didorong dan dipastikan bersama-sama didukung program dari pusat terutama untuk desa” ujar Gus Muhdlor, Rabu (03/03/2021).
Dia menambahkan, nantinya akan ada agenda Bupati dan wakil Bupati tinggal di rumah rumah warga untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Mudhlor dan Subandi juga Insyaallah setiap dua Minggu sekali akan menginap di desa-desa secara acak untuk melihat langsung serta mengetahui kondisi masyarakat serta lingkungan desa. Saya dan Wakil Bupati juga menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya. Ini semua kami lakukan untuk mempercepat pembangunan Sidoarjo untuk lebih maju, lebih baik, dan lebih sejahtera,” ungkapnya.
Sedangkan terkait pengawasan anggaran, Gus Muhdlor memastikan mekanisme pengawasan yang dimiliki sudah ada. Hanya saja, tinggal diperkuat dalam pelaksanaannya.
“Sejumlah instruksi Bupati Sidoarjo kepada para kepala desa diantaranya sinergitas penanganan Covid-19, penyusunan RPJMDes maksinal 3 bulan sudah selesai setelah pelantikan. RPJMDes harus sesuai RPJMD dan RPJMD kabupaten linier dengan RPJMD Provinsi sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur saat saya dilantik di Gedung Grahadi Surabaya,” ungkap nya
Selain itu, Gus Muhdlor menekankan tranparasansi dan akuntalibitas dalam mengelola anggaran. Bahkan publik harus mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah desa.
“Minimal gelondongan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tahun ini. Termasuk ada transparansi untuk rencananya didorong walaupun memang bertahap. Tapi kalau untuk pelaporan saya diharapkan minimal yang manual lewat papan billboard atau di spanduk sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegasnya. (ang)
