MALANG (Lenteratoday) – Rencana transformasi angkutan publik di Kota Malang melalui skema Buy The Service (BTS) kembali menjadi sorotan DPRD setempat, mendesak Pemkot lebih proaktif merealisasikan program tersebut dengan jemput bola ke pemerintah pusat agar program ini dapat segera terwujud.
“Kalau sekarang kan (masih) menunggu dari kementerian, menunggu dari provinsi. Harus jemput bola, karena ini urgent menjadi hal yang paling dibutuhkan. Minimal dimulai dulu,” ujar Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, Jumat(13/12/2024).
Dito menambahkan momentum saat ini sangat tepat, untuk mendorong Pemkot Malang bertindak. Menurutnya Pemkot harus aktif mempromosikan wacana transformasi angkutan publik ini ke Kementerian Perhubungan, agar program tersebut mendapatkan perhatian khusus.
“Ya, mempromosikan maupun berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan soal moda transportasi publik BTS itu penting. Di beberapa daerah, skema ini sudah diterapkan dan hasilnya positif,” jelas Dito.
Dito menegaskan Kota Malang perlu segera menerapkan skema BTS, mengingat daerah-daerah lain seperti Palembang, Banyumas, Solo, dan Semarang telah lebih dulu sukses menerapkannya.
Lebih lanjut, menurut Dito Kota Malang juga memiliki kesamaan karakteristik dengan daerah-daerah tersebut, terutama dari segi topografi dan kondisi infrastruktur jalan.
“Jalan-jalan di Kota Malang cenderung kecil, dengan topologi dan karakter jalan yang mirip daerah-daerah yang sudah berhasil menerapkan skema ini. Jadi perbandingannya sangat apple to apple,” terangnya.
Dito juga menilai skema BTS merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi di Kota Malang. Melalui skema ini, diharapkan masyarakat dapat beralih ke angkutan umum sehingga volume kendaraan di jalan menurun secara signifikan.
“Hal ini pada gilirannya akan mengurai kemacetan yang selama ini menjadi keluhan warga,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang tersebut.
Selain itu, Dito menyampaikan, skema BTS juga dapat menjadi solusi bagi pengemudi angkot di Kota Malang yang selama ini terdampak menurunnya minat masyarakat terhadap transportasi umum.
“Jadi bisa saja nanti angkot-angkot ini akan digantikan dengan bus kecil berukuran 3×4, dan para pemilik mikrolet bisa menjadi operator yang menjalankan armada tersebut. Pemerintah dan masyarakat nantinya akan membeli layanan dari mereka,” pungkas Dito.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
