SURABAYA (Lenteratoday) – Meski pemerintah pusat memerintah untuk melakukan penutupan terhadap pasar hewan seiring dengan meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak khusunya sapi, namun Pemeirtah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak mewajibkan menutup pasar hewan dan masih memperbolehkan membuka.
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Kartoyo, menyampaikan keputusan untuk memperbolehkan pembukaan pasar hewan ini untuk mempertimbangkan perguliran ekonomi masyarakat. “Berdasarkan pengalaman kemarin kita akan masifkan untuk tetap ekonomi masyarakat tidak terganggu. Memang ada surat edaran dari kementerian pertanian untuk mengosongkan pasar hewan selama 14 hari, tapi kami punya kebijakan,” tandasnya, Jumat (10/1/2025) malam.
Dia mengatakan bahwa pergerakan ekonomi masyarakat jangan terganggu, karena bisa bahaya sekali. Pj Gubernur Adhy juga memastikan bahwa saat ini masih ada pasar hewan yang buka.
Meski demikian pihaknya terus memonitor perkembangan PMK di Jatim. Kemudian juga sudah mulai dilakukan pengobatan, pengaturan lalu lintas hewan yang baru mendapatkan vaksin 1 kali. “Kita sudah masuk ke sentra-sentra sapi untuk divaksin dan kita juga sudah melaksanakan pemaksinan, plus kita sedang proses membeli vaksin yang tambahan 320.000 dari APBD kita insya Allah dengan kemampuan kami untuk bisa mengobati mencegah itu, kami yakin mampu dan supaya pergerakan ekonomi tetap berjalan,” tandasnya.
Peningkatan status menjadi KLP atau gimana belum-belum-belum-belum.
Sementara dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (9/1/2025), Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menerima laporan 6.072 kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak dalam dua bulan, yakni periode November-Desember 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 282 ekor ternak dilaporkan mati.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani, mengatakan gejala klinis pada hewan ternak yang dilaporkan terkena penyakit ini adalah kondisi lemah dan pincang. Lalu, air liur yang berlebihan, menggantung, serta berbusa.
“Hewan ternak juga lemas dan lebih banyak berbaring, sehingga terjadi penurunan produksi susu pada sapi perah,” ujarnya.
Berdasarkan laporan tersebut, Indyah mengatakan pihaknya kembali gencar melakukan vaksinasi dan pengobatan hewan ternak. Sosialisasi dan edukasi tentang penanganan hewan yang terserang PMK juga dilakukan kepada para peternak.
“Kami juga menurunkan tim untuk melakukan penyemprotan desinfektan pada pasar tenak untuk mencegah penularan yang lebih luas,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan pengamanan dengan menerapkan pengaturan lalu lintas ternak, di mana ternak yang keluar masuk Jatim dilakukan pemeriksaan.
“Kami melaksanakan biosecurity, melaksanakan pengendalian lalu lintas ternak, ini penting kami lakukan untuk menjaga agar tidak ada penularan yang masif pada hewan yang keluar masuk ke Jatim,” katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan kasus PMK di Jatim meningkat jelang akhir 2024 sampai dengan rata-rata lebih dari 250 kasus per hari.
“Jumlah hewan rentan PMK di Jatim sangat besar, yakni 9,2 juta ekor pada tahun lalu. Rinciannya, sapi 3,4 juta, kambing 5 juta, domba 610 ribu, kerbau 10 ribu dan babi 107 ribu,” kata Adhy.
Adhy mengatakan total kebutuhan vaksin di Jatim tahun 2024 adalah 7,2 juta dosis atau setara 70-80 persen dari total hewan rentan. Ketersediaan bantuan vaksin dari Kementan sebanyak 12.500 dosis pada akhir Desember 2024.
“Belanja Pemprov Jatim 320 ribu dosis saat ini dalam proses pembelian, rencana bantuan dari Kementan 1,4 juta dosis dan diupayakan mengakses anggaran BTT Provinsi dan kabupaten/Kota untuk kekurangan vaksin dan operasi vaksinasi. Adapun kekurangan vaksin di Jatim sebesar 5,4 juta dosis,” pungkasnya. (*)
Editor : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
