Sidoarjo – Choirul Hidayat Ketua Panitia Kerja (Panja) Covid-19 DPRD Sidoarjo adanya transparansi atas bantuan yang diberikan dari pihak swasta. Mulai dari jumlah dan juga skema penyaluran hingga sasaran yang dituju.
“Terkait bantuan dari swasta, Panja belum mengetahui sama sekali, namun kami tetap mengawasi kinerja Gugus Tugas Covid 19,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dia menandaskan sangat penting akan adanya transparansi bantuan dari swasta. Transparansi mulai dari jumlah bantuan yang sudah terkumpul hingga sistem penyaluran dan apakah sudah disalurkan tepat sasaran.
Bahkan dia menduga jika bantuan dari pihak swasta yang diterima pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 sampai sekarang belum tersalurkan. Untuk itu, dia meminta supaya bantuan tersebut cepat disalurkan.
Sementara, terkait dengan bantuan dari Pemkab Sidoarjo sendiri, dia meminta supaya bantuan tersebut dicairkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini untuk mengurangi biaya operasional dan juga untuk menghidupkan ekonomi di desa.
“Saya minta ini bantuan dari Gugus tugas Pemkab untuk penyaluran bantuannya dilakukan dengan skema BLT,” tegasnya saat dikonfirmasi Lenteratoday melalui pesan singkat.
Sementara itu, Achmad Zaini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa bantuan dari swasta yang paling besar adalah beras sebanyak 20 ton.
“Beras yang hasil sumbangan swasta itu memang belum disalurkan, masih menunggu bantuan dari yang lain,”Kata Achmad Zaini Kepada awakmedia, Selasa (28/4/2020).
Ia menambahkan jika hanya beras saja yang disalurkan pada masyarakat, maka dirasa kurang maksimal, sehingga pihaknya masih mencari cara untuk dapat mengandengkan beras tersebut dengan mie dan minyak goreng.
“Ini kami masih cari koncone (temannya), kalau beras saja ya kurang maksimal,” jelasnya dengan singkat.
Siapa yang berhak menerima bantuan tersebut? Sekda Zaini menjelaskan bahwa data calon penerima jaring sosial ini masih belum diputuskan, apakah menggunakan data yang sudah atau membuat data baru masyarakat terdampak covid-19. “Ini masih kita bicarakan, terkait data penerimanya,” ungkap Zaini. (pin)
