PALANGKA RAYA (Lenteratoday) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melakukan kegiatan sosialisasi, mengenai penggunaan barang milik daerah pada, Selasa(5/11/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Pj. Wali Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak yang menyampaikan bahwa KPK melalui Program MCP telah menetapkan berbagai indikator, serta pedoman yang bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kegiatan ini dalam rangka pemenuhan Monitoring Centre For Prevention (MCP), dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,” papar Arbert, Selasa(5/11/2024).
Ia menjelaskan bahwa Program MCP merupakan bagian dari komitmen nasional, dalam meningkatkan transparansi dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.
Arbert menekankan pentingnya penggunaan barang milik daerah, secara tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Melalui sosialisasi ini, ia berharap bisa menjadi landasan bagi ASN dalam memahami tata kelola aset daerah secara lebih mendalam.
“Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan aset, yang dapat berpotensi merugikan keuangan daerah,” ungkapnya.
Arbert melanjutkan selain itu melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran para ASN di lingkungan Pemkot Palangka Raya. Terhadap pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas, dalam pengelolaan barang milik daerah.
Ia menambahkan langkah ini sebagai upaya Pemkot Palangka Raya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, yang dilakukan lewat pemenuhan indikator MCP dari KPK.
Pemerintah setempat juga optimis dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bebas dari korupsi
“Semoga melalui kegiatan sosialisasi ini, bisa semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional di Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
