Polemik Perijinan SPBU BP-AKR Jl. Pemuda, DPRD Surabaya ‘Tiarap’

Surabaya – DPRD Kota Surabaya memilih “tiarap” sementara dalam menyikapi polemik pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP-AKR di Jl. Pemuda, Surabaya. Sikap ini dilakukan karena masih menunggu keputusan DPR RI, sebab pihak pengelola mengaku telah mengajukan ijin ke legislator pusat.

“Kita kan masih menanyakan beliau (pihak SPBU BP AKR) menganggap itu ijinnya dari pusat, ya kita harus menanyakan apakah benar, pusat itu pusat yang mana?,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna saat ditemui di ruang komisi A DPRD Surabaya, Selasa (10/12).

Seperti diketahui, SPBU BP-AKR berada di kawasan tengah kota dekat berbagai objek vital. Mulai dari RRI, mal, hotel dan tentunya Balai Pemuda serta Balai Kota Surabaya dan Gedung Negara Grahadi yang berada di wilayah sama.

Menurut Ayu, keputusan menunggu ini karena keberadaan objek vital gedung RRI menjadi wewenang pusat. Untuk itu Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi Hukum dan Pemerintahan telah menemui DPR RI di komisi VII untuk berkonsultasi perihal status mitra dan perijinan SPBU BP-AKR.

Sayangnya, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan jawaban pasti terkait status perijinan SPBU BP-AKR tersebut. Melihat perkembangan itu, dirinya bersama Komisi A DPRD Kota Surabaya berencana mendatangi kembali DPR RI guna melakukan konfirmasi perihal siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan izin.

“Itu mitranya termasuk ini (SPBU BP AKR) apa nggak? Kalau memang nggak kan berarti kita harus kunjungan kembali yang ada kemitraannya dengan hal tersebut,” kata politisi asal Partai Golkar ini. “Tapi sebetulnya aturan itu tidak boleh dan tidak dibenarkan membangun seperti itu di samping objek vital,” tutupnya. (ard,ins)

Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini