Surabaya –Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali melantik 30 Pejabat Administrator (Setingkat Eselon III) dan Pengawas(Setingkat Eselon IV) di lingkungan Dinas Sosial Pemprov Jatim, Sabtu(11/4/2020). Gubernur meminta pada mereka supaya menjadi frontliner mendekatkanlayanan terkait dengan percepatan penanggulangan covid-19.
Para pejabat diminta untuk meningkatkan seisifitas sosialnya,bergerak mulai dari soal tracing hingga pada ketersediaan makanan dan minuman wargaterdampak covid-19 yang ada disekitar lingkungan masing masing. “Soal tracing, koordinasikandegnan ketua tim tracing, Pak Kohar. Kalau kemudian di tempat saudara kesulitannyempot disinfektan, kami punya stok cukup banyak, apakah APD untuk penyemprotannya,apakah sprayernya, apakah bahan untuk disinfektanya, kami punya cukup, di poskotentunya,” tandasnya
Namun, jika hal itu diketahui terjadidi UPT seperti di UPT Tuban, UPT Kediri, UPT Blitar dan lainnya, maka yang harusdilakukan adalah segera mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Orang nomersatu di Jatim ini menegaskan, jangan sampai para pejabat dan ASN yang menjadi keluargabesar Pemprov malah tidak tahu cara mengaksesnya. Koordinasi bisa dilakukandengan dengan Kalaksa BPBD Jatim. Bahkan jika kesulitan koordinasi denganrumpun-rumpun tersebut, Khofifah meminta supaya langsung menghubungi WApribadinya. “Kalau sulit mengkomunikasikan degan rumpun rumpun itu, maka saudaraboleh WA khofifah Indar Parawans,” katanya sambilmenyebutkan nomer HP-nya.
Gubernur Jatim perempuan pertama ini sangat berharap pada semuayang ada di Dinas Sosial agar betul-betul menjadi frontliner layanan untukmendekatkan terhadap apa yang harus dilakukan. Dia juga meminta supaya sekatyang ada dalam penugasan UPT supaya dibuka. “Saya minta tolong, hari ini we have to open mind, saudara haruspunya sensifitas bahwa ada yang sedang sekarang ini dikhawatirkan masyarakat yangada di sekitar saudara bertugas,” tandasnya.
Dia juga meminta pada Kepala Dinas Sosial untuk bisa menyisir nonData Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS), mulai dari dilingkungan sekitarbertugas hingga di lingkungan keluarga. “Atau mungkin dari UPT yang saudara pimpin dari keluarga yang tidakmampu karena ini terdampak covid-19. Kalau mereka non DTKS segera dilaporkanpada kepala dinas sesegera mungkin,” tegasnya.
Gubernur berharap, bahwa menjelang Ramadhon masyarakat tidakgelisah. Karenanya harus mampu mengeliminir kegalauan kegilisahan itu, jangansampai tidak ada yang dipakai untuk berbuka dan sahur. Gubernur menegaskanJatim punya stok beras sangat dukup, telur berlebih, dan punya anggaran untukrefocusing.
“Oleh karena itu dengan berbagai proses dan saya minta inspektor sayaminta tolong ini terus dikawal. Kita ini sedang menunggu finalisasi dari apayang diintervensi oleh pemerintah. Lalu dimana kita akan mensubtitusi, mungkinbantalan sosialnya yang harus ditebelin atau yang tidak masuk dalam DTKS, Saudarayang ada UPT dan dinas sosial saya harapkan memiliki sensitifitas lebih dariyang non di dinas sosial, ini saya berharap dengan sangat pada saudara saudarayang baru aja menyampaikan sumpah dan janjinya pada siang hari ini,” pungkasnya.(ufi)
.jpg)
