SURABAYA (Lenteratoday) – Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim Provinsi Jatim pada 2023 mendatang diproyeksikan Rp 18,1 triliun. NIlai tersebut lebih sedikit atau menurun dibandingkan dengan target PAD pada tahun sebelumnya.
Proyeksi PAD 2023 ini diketahui setelah pertemuan antara Badan Anggaran DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemprov Jatim yang membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jatim 2023, Senin (8/8/2022).
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, menjelaskan memang jika dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya, proyeksi PAD pada 2023 mendatang perlu ditingkatkan lagi. Sebab, dari target PAD 2022 yang mencapai Rp18 triliun, ternyata realisasi PAD pada semester I 2022 sudah menembus angka Rp 16,4 triliun. Artinya, kemungkinan besar, PAD Jatim pada 2022 ini akan lebih dari Rp 18 triliun.
“Sedangkan realisasi PAD tahun 2021 sudah mencapai Rp. 18,9 triliun,” kata politikus asal PKB.
Untuk itu, dia meminta pada 2023 mendatang ada upaya untuk meningkatkan PAD tidak hanya Rp 18,1 triliun seperti yang diproyeksikan. Hal ini, lanjut Anik, bisa dilakukan dengan memaksimalkan potensi potensi yang ada dan mampu menambah PAD.
“Banggar DPRD Jatim bersyukur karena sekdaprov Jatim yang baru juga memiliki mindset yang sama, yaitu PAD dimaksimalkan mendekati potensi yang ada,” imbuhnya.
Dalam upaya peningkatan PAD ini, Anik juga meminta pada BUMD Jatim supaya tidak terlalu membebani APBD, namun terus berupaya meningkatkan sumbangsih PAD dengan mengeksplore pengembangan usahanya.
Masih terkait dengan anggaran, Anik juga meminta supaya nantinya ada rekonstruksi belanja pegawai. Rekontruksi perlu dilakukan karena berdasarkan dari realiasasi belanja anggaran tahun sebelumnya ternyata belanja pegawa ini menjadi salah satu penyebab Silpa APBD Jatim dan angkanya sangat tinggi.
“Akres (dana cadangan) belanja pegawai terlalu tinggi, sesuai aturan idealnya hanya 2,5 persen tapi Pemprov Jatim akresnya tembus 6 persen sehingga menjadi Silpa karena tak terserap. Tentu kalau dibiarkan terus akan merugikan masyarakat sebab pembangunan bisa terganjal,” bebernya.
Anik, politisi dari Sidoarjo ini juga meminta supaya dilakukan penambahan pada belanja modal. Dia memandang selama ini belanja modal Pemprov Jatim masih terlalu kecil. Sedangan, kebanyakan belanja yang dilakukan sebelumnya sering hanya pada proyek proyek penunjukan langsung yang lebih pada belanja untuk pengadaan barang dan jasa.
Dalam kesempatan itu, Anik juga menyoroti tentang molornya pembahasan KUA PPAS APBD 2023. Menurutnya, penandatanganan KUA PPAS APBD 2023 diajukan pada awal Juli 2022. Akibat molornya pembahasan KUA PPAS APBD 2022, maka penandatangan kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Jatim 2023 dilakukan hanya jeda sehari dengan penandatangan kesepakatan bersama KUA-PPAS P-APBD Jatim 2022 yang rencananya dilakukan pada minggu kedua Agustus ini.
“Kami berharap Sekdaprov Jatim yang baru nantinya bisa memperbaiki dan lebih tertib dalam mentaati regulasi yang berlaku terkait siklus penganggaran,” kata Anik, politisi PKB ini.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Jatim, Heri Ramadhon juga berharap PAD Jatim tahun depan bisa ditingkatkan atau naik dibanding tahun 2022. Dia mengaca pada pernyataan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa posisi pertumbuhan ekonomi Jatim yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Begitu juga investasi yang masuk ke Jatim.
Proyeksi PAD Jatim 2023 cenderung turun sebesar Rp.18,1 triliun jika dibanding tahun 2022 ini. Begitu juga dengan belanja daerah dalam KUA PPAS APBD Jatim 2023 diproyeksikan hanya sebesar Rp.29,1 triliun. Kemudian pembiayaan daerah sebesar Rp.321 miliar sehingga terdapat defisit Rp.1,6 triliun yang akan ditutup oleh Silpa.
“Total pengeluaran daerah menjadi Rp.29,4 triliun atau hampir sama dengan APBD Jatim murni 2022. Angka pasti postur APBD baik pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah memang belum keluar karena ini masih KUA PPAS. Namun kita berharap bisa ditingkatkan dari tahun 2022 sebagai bentuk kongkrit pengungkit kebangkitan ekomoni Jatim paska pendemi,” kata pria asal Blitar ini.
Di satu sisi, Heri yang juga ketua Fraksi PAN DPRD Jatim menaruh harapan positif pada Sekdaprov Jatim yang baru. Menurutnya, Sekdaprov ini dinilai lebih transparan dalam pembahasan KUA PPAS APBD Jatim 2023. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
