KEDIRI (Lenteratoday) - Pemkot Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) konsisten melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Salah satu upaya yang dilakukan menyelenggarakan Audit Kasus Stunting Semester I di Ruang Pertemuan Balai Kelurahan Bangsal, Jumat (2/9/2022).
Sumedi, Kepala DP3AP2KB menuturkan audit kasus stunting merupakan salah satu upaya menurunkan angka kasus stunting dan mencegah kemunculan kembali kasus stunting di Kota Kediri. Pendekatan penurunan dan pencegahan stunting ini dilakukan melalui pendampingan kepada 4 sasaran yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, serta bayi dibawah 2 atau 5 tahun.
“Kegiatan prioritas ini sesuai arahan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) No: 12 /2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Untuk itu hari ini kita adakan update stunting sebagai langkah penurunan stunting dan mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab stunting anak-anak di Kota Kediri dan nanti bersama-sama kita cari solusi,” jelasnya.
Sumedi mengatakan saat ini angka stunting di Kota Kediri 12 persen, jauh di bawah Provinsi Jawa Timur yakni 23 persen dan nasional 24 persen. Untuk mensukseskan penurunan stunting juga telah membentuk Tim Audit Kasus Stunting yang tersusun dalam SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Kediri tentang Tim Audit Kasus Stunting, nomor 188.45/1764/419.202/2022.
“Mudah-mudahan semua stakeholder terkait bisa bekerjasama, dengan keberadaan program ini InshaAllah pelan-pelan stunting di Kota Kediri kita turunkan atau bahkan bisa zero stunting,” tuturnya.
Sementara itu, Chevy Ning Suyudi, Kepala Bappeda sekaligus selaku Ketua Tim TPPS mengatakan saat ini sedang membuat regulasi agar Prodamas 2024 bisa dimanfaatkan untuk skala kebutuhan prioritas seperti sanitasi, rumah tidak layak huni dan gizi. Sekaligus dalam kesempatan tersebut, ia berpesan agar masyarakat diberikan kemudahan akses informasi yang terkait kesehatan.
“Kalau kita semakin serius dalam penanganan ini, maka yang terdata akan bertambah dan angka pasti naik, tapi jangan khawatir karena kita ingin mengubah perilaku dan permasalahannya bisa kita deteksi. Untuk Pak Lurah tolong masyarakatnya dibukakan akses untuk tempat bertanya dan belajar agar masyarakat mengetahui informasi yang pasti, artinya kalau ada laporan dari bawah Lurah bisa menghubungkan ke puskesmas agar masyarakat juga tidak lama menunggum,” ujarnya.
“Mudah-mudahan di setiap kelurahan akses bisa dibuka atau mungkin punya inovasi sendiri misal seminggu sekali ada rutin cek kesehatan anak,” imbuh Chevy. Kegiatan audit kasus stunting akan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.
Audit kali ini yang menjadi pembahasan adalah konseling audit kasus stunting pada 3 lokus yaitu; Kelurahan Bangsal, Kelurahan Manisrenggo, dan Kelurahan Bandar Lor. Melalui kegiatan Audit Kasus Stunting ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang optimal dan bisa mengurangi serta merekomendasikan kasus stunting yang ada.
Adapun tim pakar yang dihadirkan dalam kegiatan ini antara lain; dokter spesialis anak, dokter spesialis obsetri dan ginekologi, psikolog dan ahli gizi. Kegiatan ini diikuti pula perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, camat, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPEKB), kelurahan locus, Puskesmas rujukan kelurahan, kader kelurahan locus dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se- Kota Kediri. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
