Erlangga Hartarto Minta Daerah Fokus Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pasokan Pangan
SURABAYA (Lenteratoday) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, meminta pada semua kepala daerah di Indonesia untuk dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan. Hal itu sebagai upaya untuk mengendalikan angka inflasi supaya tetap pada angka yang aman.
“Di antaranya adalah perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Selain itu, meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders; termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras,” kata Erlangga dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan” Rabu (14/9/2022).
Selain itu juga memperluas kerja sama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya untuk memperlancar distribusi bahan pangan ataupun produk pertanian lainnya. Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai) pun harus dijalankan guna mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.
Dalam jangka menengah, pengembangan program closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura dapat terus diperluas. Ditambah juga dengan memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya cold storage), khususnya di daerah sentra produksi agar umur simpan lebih panjang, maupun di daerah konsumen untuk menjamin kecukupan pasokan lebih lama.
“Saya kembali menekankan kepada seluruh daerah, tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” jelas Airlangga.
Dia memaparkan, kenaikan harga BBM juga menjadi salah satu factor inflasi. Untuk itu, Pemerintah sudah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 12,4 T, kemudian ada juga subsidi upah pada 16 juta pekerja dan juga dana transfer umum sebesar Rp 2,17 T.
“ Dan ini diharapkan kontribusi daerah untuk membantu penanganan kenaikan inflasi termasuk subsisi dari pada ojek, transportasi, dan juga kegiatan bansos yang lain. Arahan Pak Presiden agar kerjasama daerah diperkiuat, biaya transportasi, anggaran biaya tidak terduga, dan penyerapan anggaran yang lebih cepat di daerah,” tandasnya.
Dia menegaskan bahwa langkah extra effort ini harus segera dilakukan, mulai dari kerjasama antara daerah, operasi pasar kemudian perdagangan digital, mempercepat program tanaman pangan, menyusun neraca komoditas, kemudian sarana prasarannya.
“Strategi etratgei TPIP dan TIPD dipekuat, karena kita dalam empat bulan ini betul betul kita akan menghadapi target inflasi yang secara nasinoal target untuk pangan di bawah 5 persen. Karena dari sundulan inflasi dari sektor inflasi lain bisa 1,6 sampai 2 persen. Jadi kita harus berhati harti dan sundulan langsung itu selalu ke sektor transportasi. Ini yang diminta untuk terus diikuti baik tim pusat maupuan daerah,” tandasnya.
Erlangga juga meminta pada semua daerah untuk siap siap karena ngaka inflas bisa sedikit lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi. Maka dia meminta supaya apa yang bisa dikontrol supaya segera dikontrol.
“Ini adalah tantangan untuk kita semua. Maka mohon dukungan dari kita semua para Bapak/Ibu Gubernur. Kemudian juga dari seluruh jajaran BI dan seluruh kantornya menjadi komandan komandan di lapangan dan juga dukungan dari menteri UMKM karena ini penting untuk menghasilkan produk yang tidak dinaikan harganya,” tandas
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memaparkan bahwa Pemprov Jatim sudah menyiapkan beberapa langkah sebagai upaya pengendalian inflasi. Diantaranya adalah dengan menyediakan anggaran sekitar Rp 185 miliar untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi berupa subsidi transportasi umum, subsisi ongkos angkut dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya yang bisa diarahkan untuk penguatan program menghadapi inflasi ini.
“Pencairan harus sesegera mungkin dan ini terus disiapkan, kita punya pengalaman di 2020 menyalurkan itu dan menjadi pengalaman, namun perlu kita update juga datanya,” tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pencairan bantuan itu dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah pusat. Sebabm nasional pakai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang akan dilihat dari data penerikaan PKH.
“Bantuan sosial ini fungsinya dua. Di satu sisi dia mengacu pada yang dari awalnya miskin supaya tidak tambah sulit. Tapi, ada profesi tertentu kalau dia kita bantu dia juga ikut bisa membantu kelancaran dari pasokan pangan, kayak ojek sebagai angkutan umum, nelayan inikan produsen komoditas pangan. Kalau mereka mendapatkan bantalan sosial ini juga membantu mereka supaya tetap berproduksi,” tandasnya.
“Jadi ada dua pintu kita melihatnya, satu pintu yang dari kementerian sosial adalah menolong mereka yang pra sejahtera. Kalau sebagai seorang yang pelaku profesi yang kita anggap strategis dalam moment inflasi ini seperti nelayan, petani, juga angkutan umum itu ada tambahan lagi agar mereka punya energy. Karena mereka modalnya apa? modalnya ya badannya ini, nah badannya ini harus dikasih ekstra support untuk bisa berkegiatan dan menjaga roda ekonomi supaya tidak terjadi lonjakan inflasi,” sambung Emil.
Turut hadir dalam Rakorpusda tersebut antara lain Anggota DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, perwakilan BPKP dan para Kepala Daerah seluruh Indonesia. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
