BATU (Lenteratoday) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menekankan bahwa pembangunan desa wisata harus didasarkan pada filosofi pelestarian lingkungan, bukan sekedar pendirian desa wisata.
“Artinya adalah cara pandang dan paradigma desa wisata menjadi bagian penting agar pembangunan desa memiliki capaian yang menakjubkan,” ujar Abdul Halim Iskandar, pada acara Penyerahan Integrasi 34 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria, di Graha Cakrawala, Kota Batu, Rabu (21/9/2022).
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan instruksi presiden, yang hadir dalam acara tersebut mendistribusikan sertifikat tanah untuk optimalisasi desa wisata. dia mentatakan mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya meredistribusi tanah saja, namun juga akan melakukan pendampingan dan penguatan kepada masyarakat petani dan nelayan agar mereka bisa hidup dari tanah yang dikelolanya.
Sementara itu, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, mendukung pernyataan Mendes PDTT tersebut. Menurutnya pembangunan desa wisata tidak boleh merusak pelestarian lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan sudah tentu menjadi fokus utama kota Batu.
“Karena kita tahu kota Batu adalah penyangga dan hulunya sungai Brantas. Jadi kelestarian alam adalah nomor satu yang harus diprioritaskan, artinya pembangunan desa wisata tidak boleh merusak lingkungan alami di sekitarnya. Yang kemudian ketika udara dan situasi kondisi alam nyaman maka akan berdampak pada betahnya wisatawan yang berkunjung ke kota Batu,” papar BuDe, sapaan akrab Walikota Batu tersebut.
Dia juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat. Menurutnya dengan adanya program pemberdayaan tersebut, para petani di kota Batu khususnya masyarakat desa Tulungrejo dapat mempercepat kesejahteraannya.
“Beberapa waktu yang lalu sudah mendapat sertifikat, sekarang adalah pemberian bantuan-bantuan agar lebih sejahtera. Kita mendengar bahwa sebagian besar bantuan telah banyak dikuliahkan, nah dengan adanya bantuan ini menjadikan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang mendapat sertifikat itu agar dipercepat yang kemudian hasilnya bisa lebih mensejahterakan,” jelas Dewanti Rumpoko, Rabu (21/9/2022).
Dia juga menegaskan bahwa Pemkot Batu bersama warga desa Tulungrejo, akan mengoptimalkan bantuan pemberdayaan redistribusi tanah dari lintas kementerian RI untuk desa wisata. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan Perpres 59 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah melanjutkan untuk mempertegas desa tanpa kemiskinan, desa tanggap perubahan iklim, dan desa peduli lingkungan darat.
Pada kegiatan itu juga ada 34 program pemberdayaan juga berasal dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Nganjuk. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
