BATU (Lenteratoday) – 27 Desember 2022 mendatang menjadi akhir masa bakti Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko selama 5 tahun menjabat. Banyak program dan masalah perekonomian yang telah dituntaskan oleh Dewanti, pun ia mengakui tidak dapat 100% mengeksekusi beberapa proyek selama masa jabatannya tersebut.
“Jadi memang saya akui bahwa ketika saya mengakhiri (masa jabatan) nanti pada tanggal 27 Desember, ada beberapa program yang belum bisa dieksekusi 100%,” ujar Dewanti Rumpoko, selaku Wali Kota Batu, Jum’at (14/10/2022).
Dewanti menuturkan beberapa hal yang menjadi penyebab tidak sempurnanya beberap proyek pembangunan yang dicanangkannya. Pertama, dikatakannya bahwa ia mulai menjalankan APBD secara efektif baru di tahun 2019. Pasalnya, Dewanti dilantik menjadi Wali Kota Batu pada akhir tahun 2017, sedangkan di tahun 2018 ia harus menjalankan sisa APBD dari kepemimpinan sebelumnya.
“Saya ini dilantik pada tahun 2017 akhir, sehingga saya menjalankan APBD di tahun 2018 dan yang baru bisa saya masukkan di RPJMD itu efektifnya 2019. Karena 2018 adalah hasil dari APBD yang sudah di gedok (diteken) oleh pemerintah yang lama,” serunya.
Dilanjutkan oleh Dewanti, meskipun terlihat klise, namun alasan pandemi nampaknya memang menjadi penyebab proyek pembangunan banyak yang tersendat. Terutama pada proyek dengan anggaran besar.
“2020 itu ada musibah covid, sehingga efektivitas 2020 sangat banyak tidak terlaksana terutama anggaran yang besar. 2021 baru kita mulai separuh program yang bisa sedikit kita akomodir,” imbuhnya.
Meskipun ada beberapa proyek pembangunan yang dikatakannya belum rampung di akhir masa jabatannya. Dewanti menegaskan agar masyarakat kota Batu tak perlu khawatir. Sebab, pemerintah pusat telah membuat suatu pedoman terkait kepala daerah yang masa baktinya habis sebelum pemilu serentak 2024. Bahwa semua yang telah menjadi Ranperda harus dilanjutkan oleh PJ yang ditunjuk. Serta tidak diperbolehkan adanya program baru diluar RKPD dari jabatan sebelumnya.
“Jangan kuatir karena Pemerintah Pusat sudah punya pemikiran jauh kedepan. Dimana ketika kepala daerah yang masa jabatannya selesai sebelum tahun 2024, akan ada RPJ yang nyambung dengan RPJMD pemerintah sebelumnya. Dan itu sudah jadi sebuah ranperda yang harus dieksekusi oleh PJ. Jadi PJ yang sudah ditunjuk nantinya tidak boleh melaksanakan program baru diluar RKPD dari masa jabatan sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai program yang belum tercapai di akhir masa kepemimpinannya, Dewanti mengaku ada 2 proyek besar yang ternyata tidak bisa diselesaikan sebab adanya masalah teknis dan regulasi. 2 proyek tersebut yakni Cold Storage di bidang pertanian dan proyek kereta gantung di bidang pariwisata.
“Memang ada proyek besar yang karena faktor teknis akhirnya tidak bisa tereksekusi tahun ini. Antara lain adalah Cold Storage. Item dan rinciannya sangat luar biasa njelimet (susah). Kemarin akhirnya konsultan tidak begitu paripurna, maka lebih baik kita tidak mengadakan di tahun ini. Karena apabila kita paksakan akan menjadi program yang tidak bagus,” ucap Dewanti.
Ketika menjelaskan mengenai proyek kereta gantung. Dewanti mengatakan bahwa meskipun pembangunan dilakukan oleh swasta tapi Pemkot Batu tetap memiliki beban moral pasalnya proyek tersebut masuk dalam proyek strategis Presiden dan proyek RPJMD Kota Batu. Kereta gantung ini nantinya diharapkan
“Harusnya proyek kereta gantung itu bisa menjadi sebuah tempat wisata baru yang juga sebuah wahana wisata yang bisa diadopsi oleh kota lain. Ini regulasinya masih bermasalah karena belum ada di Dishub, akhirnya kita tidak bisa menindaklanjuti. Paling tidak (akhir) tahun ini regulasinya sudah ada,” jelasnya.
Selain mengungkap beberapa program yang tidak bisa dieksekusi secara sempurna. Bude, sapaan akrab Wali Kota Batu tersebut kemudian menjelaskan capaian perekonomian kota Batu, terlebih ketika mengalami peningkatan paska pandemi 2020.
“Selama pandemi semua sektor wisata itu nyaris tutup. Tapi yang kita syukuri adalah angka kemiskinan kita tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingakan dengan situasi kondisi turunnya pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.
Disebutkannya bahwa saat ini peningkatan perekonomian Kota Batu telah mencapai 5% dan pengentasan kemiskinan yang juga terus diupayakan hingga pada 2021 telah menyentuh angka 4,09%.
“Yang patut disyukuri mulai 2022 per bulan Mei, kita sudah kembali meningkat dan sekarang mencapai 5% pertumbuhan ekonominya. Tahun 2022 hampir semua sudah bisa walaupun ada beberapa yang tidak terkejar. Pengentasan kemiskinan juga terus diupayakan hingga sampai 2021 tercatat 4,09%,” imbuhnya.
Diakhir, Bude juga menambahkan bahwa di bidang pariwisata pada tahun 2022 ini menunjukkan Kota Batu sudah dikunjungi oleh 5 juta wisatawan. Artinya, hal tersebut diperkirakan dapat mengejar target kunjungan wisatawan di tahun 2019 atau sebelum pandemi, yakni 7 juta orang.
“Jadi ini harus kita syukuri dibandingkan beberapa pariwisata di wilayah Indonesia lainnya. Saya diberi laporan oleh Kepala Disporapar. Ketika akhir 2019 atau sebelum Covid itu kita hampir 7,5juta junlah wisata yang hadir. Dan per bulan Agustus kita sudah menembus 5 juta. Jadi apabila trendnya terus seperti ini kita yakin bisa menembus target di 2019,” pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
