Surabaya - Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya Luthfiyah mengatakan akhir-akhir ini banyak mendapat keluhan dari pedagang kecil. Mereka meminta adanya keringanan cicilan karena penghasilan menurun drastis.
Hal ini merupakan dampak dari pandemi virus covid-19. Sektor perekonomian menjadi salah satu yang paling terpukul. Bahkan banyak pelaku Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang mengeluhkan pendapatan mereka menurun.
Sayangnya, mereka juga masih terbebani dengan tanggungan krecit atau cicilan dan mereka tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan. "Mereka mengaku omset nya turun hingga 50 persen. Dalam kondisi sebelum wabah mereka bisa dapat Rp 200-400 ribu keuntungan bersih. Karena dilanda virus mereka cuma bawa Rp 75 ribu,"ujarnya, Kamis (23/4/2020).
Untuk itu para pelaku UMKM berharap bahwasanya program yang bentuk oleh pemerintah pusat bisa dimanfaatkan. "Yang diharapkan adalah keringanan cicilan atau paling tidak penundaan cicilan sampai pandemi berakhir.lalu bagaiamana pengajuannya," katanya.
Untuk itu Komisi B akan memanggil OJK untuk meminta mekanisme cara mendapatkan keringanan cicilan serta waktu pelaksanaannya. "Nasib rakyat kecil harus diperhatikan ditengah pandemi seperti ini,"ucapnya
Sejalan dengan Lutfiyah, Sekretaris Komisi B Mahfudz mengatakan bahwasanya program yang digalakan oleh pemerintah belum sampai ke daerah. Seharusnya kalau sudah ada program dari pemerintah pusat segera dilaksanakan.
"Kuncinya ada pada kecepatan. Kasian mereka juga was-was karena punya tanggungan cicilan.sedangkan pendapatan menurun," ujarnya
Dirinya berharap masalah ini dapat segera terselesaikan. Sehingga mereka tidak bingung membagi penghasilan mana yang dibuat makan dan dibuat bayar cicilan.
"Jangan sampai ada warga yang mati kelaparan. Untuk itu perlu kebijakan yang tepat dan cept untuk membantu warga yang terdampak karen viris covid-19," ujarnya
Perlu diketahui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan yaitu keringan cicilan bagi sektor UMKM. (ard)
.jpg)
