Sidoarjo ( Lenteratoday) - Di penghujung tahun 2022 ini, Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Tak hanya itu, beberapa saran program prioritas juga diusulkan agar tahun depan program-program Bupati Ahmad Muhdlor Ali menyentuh masyarakat secara merata.
Salah satu yang disoroti Juru Bicara FPDI Perjuangan Sidoarjo, Sudjalil, adalah program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) dengan serapan dana hampir Rp 15 miliar yang dinilai salah sasaran. "Apalagi sampai terjadi pungli terhadap pelaku usaha yang mengajukan" ujarnya, Sabtu (22/10/2022).
Sementara terkait masukan agar kinerja lebih moncer di tahun depan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan mengalokasikan dana pemberian Insentif bagi pengurus RT-RW. ”Kucuran dana tersebut sudah ditunggu lho oleh masyarakat,” katanya.
Terkait tumpukan sampah di Tempat Pembuangan AKhir (TPA) Jabon yang dikeluhkan masyarakat, Sudjalil mendorong Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menambah anggaran pengadaan sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Langkah ini diharapkan bisa memperbaiki dan menuntaskan berbagai masalah dalam sistem pengelolaan sampah.
"TAPD dan TPKD tolong dong, lebih peka terhadap setiap sektor pemerintah. Kita harus bergerak cepat untuk pemulihan dalam semua sektor, " ucap Sudjalil.
Dia juga mengkritisi masalah pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Indonesia Sarana Service (ISS). Bukan hanya soal pelayanan, tapi juga masalah pendapatan parkir yang masih jauh dari target. "Pola pengelolaan parkir harus ditetapkan per 1 Januari 2023. Jadi uang masuknya bisa utuh untuk menambah pendapatan daerah, " imbuh politisi asal Krian itu.
Padahal jika mengacu pada data, potensi pendapatan pada tahun depan hanya Rp 3,9 triliun atau turun Rp 1 triliun dibanding tahun ini. Sedangkan pembelanjaan mencapai Rp 4,3 triliun plus pembiayaan sebesar Rp 399 Miliar.
Program pembangunan lain yang diminta untuk diprioritaskan di tahun anggaran 2023 nanti adalah menambah jumlah Puskesmas minimal 3 unit. "Juga masalah normalisasi sungai dan saluran air dengan sistem swakelola. Sehingga tidak hanya menuntaskan masalah pengaturan air tapi juga memberdayakan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan sosial," tandasnya.
Terakhir, F-PDI Perjuangan meminta Pemkab Sidoarjo untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar tidak terlihat kotor dan kumuh seperti saat ini."Masalah stunting juga tolong diperhatikan juga. Kami melihat selama ini penanganannya masih parsial-parsial dan tidak holistik dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait," pungkasnya.(*)
Reporter: angga prayoga | Editor:widyawati
.jpg)
