SURABABAYA (Lenteratoday) - Sejumlah lembaga asing, Bank Dunia, IMF, ADB, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti ancaman resesi global pada 2023. Imbasnya, ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 0,5 persen tahun depan. OJK bahkan memproyeksikan resesi global akan terjadi lebih cepat.
IMF memperkirakan, ekonomi global hanya tumbuh 3,2 persen pada tahun ini atau turun nyaris separuh dari capaian tahun lalu sebesar 6,1 persen. Sementara tahun depan, diperkirakan hanya 2,9 persen. Dengan skenario tersebut, IMF dapat memastikan resesi ekonomi akan terjadi pada tahun depan.
Atas ancaman resesi ekonomi tersebut, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menilai bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman resesi adalah dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Untuk itu, Komisi B DPRD Jatim, mendorong pemerintah pusat supaya memperkuat UMKM. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto, mengatakan bahwa saat ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim sangat tergantung sekali dengan UMKM yang mampu menyumbang 57,81 %. “Artinya apa? artinya itu pemerintah masyarakat berhutang budi pada UMKM,” katanya saat ditemui di DPRD Jatim Jumat (21/10/2022).
Sayangnya, dia melihat bahwa sampai saat ini UMKM itu belum bisa langsung menerima dana terutama dana hibah. Sebab UMKM merupakan kelompok perorangan. Sehingga, jika membutuhkan dana terutama dana untuk modal kerja maupun pemasaran itu biasanya dialihkan ke perbankan. Memang, lanjut Agus Dono, pemerintah juga telah menyediakan pinjaman murah dengan 3 sampai 6%.
“Masalahnya adalah untuk mendorong kinerja mereka bisa, tetapi soal out put-nya, penerapannya lha ini yang kadangkala membikin mereka kalangkabut, utamanya sektor pemasaran. Produk mereka ok, pemerintah saat ini hanya membantu hal-hal yang bersifat admnistrasi, satu izin izin, IPRT Halal halal BPOM hatetapi jumlahnya sangat terbatas,” sambungnya.
Selain itu, ketika arahkan ke perbankan, UMKM juga memiliki kelemahan yaitu ketika diminta jaminan maka akan kesulitan. “Oleh sebab, itu kami di Malang Raya saat ini kami mengakomodasi semua UMKM untuk kami satukan dalam satu bentuk koperasi dan sudah terwujud sekarang. Baru 2 bulan ini sudah ada 2 koperasi yang menampung 400-500 UMKM,” tandasnya lagi.
Dengan adanya wadah koperasi untuk UMKM ini, lanjut Agus Dono, ke depan pihaknya akan melakukan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk pengajuan dana bergulir atau pun dana hibah.
Langkah lain untuk memperkuat UMKM adalah dengan membantu pemasaran. Menurut politisi dari Partai Demokrat ini, bahwa dengan terselesaikannya masalah modal dan produksi maka semua potensi yang ada itu tetap tidak bisa berkembang ketika produknya tidak terserap. Maka, pemerintah harus ikut terlibat.
Hal senada juga disampaikan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Daniel Rohi. Dia mengatakan bahwa sektor UMKM adalah yang paling kuat untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi. Bahkan, menurutnya yang cukup rentan atas ancaman resesi tersebut malah pada industri besar yang berskala eksopr impor yang keluar masuk dari negara lain, itu yang menjadi ancaman terbesar.
“Justru itu mungkin UMKM bisa bertahan. Pemerintah harus cepat melakukan studi memikirkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pada UMKM untuk mengantisipasi. Kalau memang hal-hal yang kita perlukan itu impor, sekarang kita berdayakan UMKM, kita memproduksi sendiri, karena dalam satu usaha skala global yang bisa bertahan itu yang produk-produk lokal yang sekala kecil,” katanya.
Sayangnya, lanjut anggota Komisi B DPRD Jatim ini, kelemahan UMKM adalah masih berjibaku sendiri, mulai modal hingga marketing. Maka, pemerintah diharapkan bisa memproteksi proteksi UMKM, mulai dari bantuan akses permodalan hingga pemasaran.
Daniel menandaskan untuk intervensi pada UMKM, saat ini tengah digodok pembuatan peraturan gubernur untuk penyaluran dana permodalan UMKM. “Pergub supaya dana ini betul-betul disalurkan, dan jangan sampai saluran ke pemain besar, paling top mungkin kalau saya pribadi cukup paling tinggi Rp 200 juta, kita bermain mulai dari Rp 1 juga sampai Rp 200 juta, kita butuh volume,” tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS Provinsi Jawa Timur, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB atau perekonomian Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 57,81 persen atau setara dengan Rp1.418,94 triliun.
Kontribusi Koperasi dan UMKM Jawa Timur ini mengalami peningkatan sebesar 0,56 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 57,25 persen atau setara Rp 1.361,39 triliun. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa Koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Dan selama pandemi, Pemprov Jatim berupaya sangat keras dalam mengungkit pemulihan ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM dan koperasi.
Sedangkan, dalam mendukung aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan berbagai program dengan pendekatan lima aspek pemberdayaan, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan serta pemasaran.
Khusus akselerasi pemasaran produk dan mendorong digitalisasi koperasi UMKM, Gubernur Khofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab. Bahkan sudah ada Kampus UMKM Shopee Ekspor yang ada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM yang bertempat di Malang.
"Jawa Timur salah satunya bekerja sama dengan shopee. Bahkan ada kampus UMKM shopee dan dalam satu batch bisa 40 orang. Sekali proses 3 bulan dan itu free of charge. Karena itu proses literasi digital dilakukan sangat detail bagaimana cara memotret, hingga diajarkan bagaimana live streaming cara memasarkan produk sistem managemen FIFO (first in first out)," katanya.
Selain itu, sertifikasi halal melalui koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin. Diantara langkah yang dilakukan adalah sinergi dan kolaborasi yang lebih luas akan berseiring dengan upaya percepatan seritifikasi produk halal.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM. Selama ini, Pemprov Jatim dibantu Bank Indonesia telah menyiapkan rumah kurasi untuk mengkurasi produk-produk UMKM sehingga standar dari produk UKM ini relatif baik dan mengetahui bagaimana grade dari produk mereka.
"Kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah kurasi dan format-format pelatihan seperti itu supaya standardisasinya juga semakin bagus," ungkapnya.
Di satu sisi, Gubernur Khofifah juga menyebut ada tiga strategi yang dipersiapkan Jatim untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi yaitu inisiatif, kolaborasi, dan inovasi (IKI). Khofifah menjabarkan, lnisiatif adalah pendekatan atau jalan baru untuk menghadapi segenap persoalan. Kolaborasi adalah kehendak kuat yang diterjemahkan dalam tindakan nyata untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah. Sementara Inovasi adalah implementasi praktis dari suatu ide baru. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
