Surabaya – Program kartu prakerja yang digaungkan pemerintah untuk membantu warga terPHK karena dampak Covid-19 dianggap tidak maksimal dan kurang membantu warga. Sebab, bantuan yang berbentuk pelatihan itu tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dimana masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai atau bantuan bahan pangan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono.Menurutnya, saat ini yang paling dibutuhkan adalah bantuan pangan atau makananatau bantuan tunai yang bisa digunakan untuk membeli bahan makanan. Sebab, saatmereka warga yang kehilangan pekerjaan jelas tidak mempunya penghasilansehingga mereka membutuhkan bantuan untuk membeli bahan makanan.
Disatu sisi, bantuan dalam bentu pelatihan juga dipandangtidak efektif, sebab melihat kondisi saat ini yang serba sulit dan kebutuhanmendesak maka untuk melakukan usaha juga tidak mudah. Artono menandaskan bahwakartu prakerja sebenarnya lebih metitikberatkan pada ketrampilan adalah programjangka panjang.
"Artinya kartu prakerja untuk saat ini belum bisamemberikan kebutuhan pangan bagi rakyat. Yang dibutuhkan saat ini BLT (BantuanLangsung Tunai). Apalagi kita ketahui banyak perusahaan yang tiarap karena tidakkuat menanggung biaya produksi," tegas politisi asal PKS yang jugapengusaha ini, Sabtu (25/4/2020).
Bahkan, Artono mengatakan bahwa dengan adanya kartu prakerjatersebut yang lebih diuntungkan adalah sejumlah agen-agen yang memiliki tempatpelatihan. Sebab merekalah yang mendapatkan dana dari pemerintah melaluianggaran dana pelatihan dari APBN tersebut.
"Saat ini yang dibutuhkan masyarakat hanya makan danmakan. Pekerjaan atau kartu pra kerja dapat dipakai bila kondisi endemi coronasudah tidak ada," tandas Politis PKS ini.
Sejauh ini, program kartu pra kerja yang digagas PresidenJokowi masih banyak mendapatkan pro dan kontra. Khususnya terkait dengan implementasidan sasarannya. Padahal program ini sudah disiapkan jauh sebelum ada pandemicorona atau covid-19. Pemerintah berupaya melakukan modifikasi manfaat dariprogram ini, sehingga targetnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatyang sedang terhimpit corona.
Namun, untuk saat ini, lanjut Artono, kebutuhan pokokseperti pangan lebih penting dari sekadar pelatihan yang bisa dilaksanakankemudian hari. Sehingga anggaran untuk kartu prakerja ini digunakan untukmemberikan bantuan pangan maupun bantuan tunai pada warga warga tersebut.
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),Sutrisno Iwantono kembali menegaskan apresiasinya soal stimulus yang Rp 405,1triliun itu. Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya jangan terlambat dan jangansalah sasaran, termasuk jangan sampai salah eksekusi. Alasannya, bila terlambatakan kehilangan daya redam terhadap keterpurukan ekonomi karena corona. (ufi)
.jpg)
