MALANG (Lenteratoday) – Berkomitmen dalam penyetaraan dan keadilan gender, Pemkot Malang gelar Rakorda Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut juga untuk mewujudkan misi ke 3 Kota Malang, yakni mewujudkan kota rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender.
“Tadi sudah saya sampaikan, bahwa perempuan itu mempunyai potensi yang luar biasa. Maka jangan sampai kebijakan pemerintah dan negara itu ada disparitas di bidang pelibatan komponen perempuan dan kaum rentan. Karena gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan tapi termasuk kaum rentan,” ujar Sutiaji, Wali Kota Malang ditemui usai menghadiri Rakorda Penguatan PUG menuju Kota Malang yang Inklusif, Selasa (8/11/2022).
Sutiaji juga menyampaikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Malang saat ini sedang diupayakan bersama untuk pengarusutamaan gender. Pihaknya mengatakan, bukti komitmen dalam penyetaraan gender telah tertuang dalam Perwal No. 35 Tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kota Malang.
“Komitmen kami dalam mengangkat gender menjadi komponen anak bangsa dalam memajukan kota Malang. Kalau pengarusutamaan, jadi itu adalah kelompok atau kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana melibatkan seluruh komponen anak bangsa. Ini termasuk perempuan dalam segala aspek kegiatan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu. Mengungkap bahwa Rakorda kali ini merupakan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan secara berkala. Harapannya adalah agar seluruh perangkat daerah dapat melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan responsif gender.
“Anggaran responsif gender itu ada rumusannya. Makanya kenapa kok ada dari Prov. Jatim yang dijadikan narasumber. Karena nanti akan diajari bagaimana cara membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender. Kemudian juga akan diberi pemahaman tentang gende. Sekarang kan sudah berkembang bahwa gender itu masuk ke kaum rentan, disabilitas, lansia, dan anak,” papar Dwi.
Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan bahwa Pemkot Malang telah menganggarkan senilai kurang lebih Rp. 65 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan disebarkan kepada masing-masing OPD untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kota Malang.
“64 miliar itu di 2022 ini. Jadi tiap tahun kan ada penambahan, di 2022 itu hampir 65 m. Itu untuk total di seluruh perangkat daerah. Tahun depan diupayakan ada penambahan karena sesuai kata Pak Wali, bahwa dari 4 misi itu kita masih ada kekurangan di misi ketiga tentang responsif gender,” sambungnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutifyu Handi
.jpg)
